Program One Village One Innovation (OVOI )- satu desa satu inovasi) yang diterapkan di kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bertujuan mempercepat pengembangan wilayah, lebih khusus wilayah perbatasan Republik Indonesia di Kei Besar.
Siaran pers yang diterima di Langgur, Selasa menyebutkan, program OVOI itu dikemukakan Martani Huseini, narasumber rapat terbatas BNPP RI dalam rangka Menyusun Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI, di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
Menurut Martani, OVOI wilayah perbatasan merupakan program kolaborasi dengan sasaran pada tingkat mikro (desa), menitikberatkan pada pemimpin, masyarakat dan nilai sosial budaya masyarakat, tanpa mengabaikan kearifan lokal yang dimiliki.
"Program OVOI di Malra akan mendorong percepatan pengembangan wilayah, lebih khusus wilayah perbatasan di Kei Besar, mengingat potensi pariwisata, perikanan dan pertanian yang dimiliki," katanya.
Percepatan pengembangan wilayah nantinya juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di wilayah perbatasan yang selama ini jarang tersentuh pembangunan.
"Bukan tidak mungkin, desa-desa di wilayah perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah," tandas Martani.
Oleh karena itu, inovasi dan kolaborasi tata kelola dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan menjadi faktor penting, mengingat pembangunan wilayah perbatasan ini memerlukan sinergi stakeholder lintas sektor.
Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan khususnya desa-desa potensial memerlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lain.
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kawasan Perbatasan BNPP RI, Nurdijln menambahkan, pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan stakeholders menentukan keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan, khususnya terkait infrastruktur ekonomi dan kesra meliputi perumahan, kesehatan, air bersih, pendidikan, sanitasi dan perdagangan.
"BNPP RI terus berupaya untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan dan kunci dari percepatan pembangunan wilayah perbatasan adalah kerjasama dan kolaborasi," ujarnya.
Deputi Infrastruktur BNPP RI, Ardi Daud menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan rapat Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI tersebut, karena sejalan dengan upaya membangun perbatasan selama ini.
"Ke depan perlu terobosan untuk membangun perbatasan berbasis potensi dan karakteristik masing masing Lokasi Prioritas (Lokpri) sebagai suatu kawasan pertumbuhan ekonomi baru," tandas Ardi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Siaran pers yang diterima di Langgur, Selasa menyebutkan, program OVOI itu dikemukakan Martani Huseini, narasumber rapat terbatas BNPP RI dalam rangka Menyusun Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI, di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
Menurut Martani, OVOI wilayah perbatasan merupakan program kolaborasi dengan sasaran pada tingkat mikro (desa), menitikberatkan pada pemimpin, masyarakat dan nilai sosial budaya masyarakat, tanpa mengabaikan kearifan lokal yang dimiliki.
"Program OVOI di Malra akan mendorong percepatan pengembangan wilayah, lebih khusus wilayah perbatasan di Kei Besar, mengingat potensi pariwisata, perikanan dan pertanian yang dimiliki," katanya.
Percepatan pengembangan wilayah nantinya juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa di wilayah perbatasan yang selama ini jarang tersentuh pembangunan.
"Bukan tidak mungkin, desa-desa di wilayah perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah," tandas Martani.
Oleh karena itu, inovasi dan kolaborasi tata kelola dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan menjadi faktor penting, mengingat pembangunan wilayah perbatasan ini memerlukan sinergi stakeholder lintas sektor.
Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan khususnya desa-desa potensial memerlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lain.
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kawasan Perbatasan BNPP RI, Nurdijln menambahkan, pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan stakeholders menentukan keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan, khususnya terkait infrastruktur ekonomi dan kesra meliputi perumahan, kesehatan, air bersih, pendidikan, sanitasi dan perdagangan.
"BNPP RI terus berupaya untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan dan kunci dari percepatan pembangunan wilayah perbatasan adalah kerjasama dan kolaborasi," ujarnya.
Deputi Infrastruktur BNPP RI, Ardi Daud menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan rapat Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan Menuju Beranda Depan NKRI tersebut, karena sejalan dengan upaya membangun perbatasan selama ini.
"Ke depan perlu terobosan untuk membangun perbatasan berbasis potensi dan karakteristik masing masing Lokasi Prioritas (Lokpri) sebagai suatu kawasan pertumbuhan ekonomi baru," tandas Ardi.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020