Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jhon Wempi Wetipo berkunjung ke Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara(Malut), untuk melihat dari dekat kondisi infrastruktur ke-PU-an setelah banjir melanda daerah itu.
"Kunjungan Wamen PUPR ini untuk mengecek langsung kondisi infrastruktur terutama jembatan penghubung Desa Ngidiho dan Kecamatan Galela Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan yang rusak akibat banjir," kata Sekretaris Daerah Provinsi Malut Samsuddin A. Kadir di Ternate, Kamis.
Dalam kunjungan itu, Pemprov Malut mengusulkan pembangunan setelah banjir kepada Pemerintah Pusat melalui Wamen PUPR demi mendorong percepatan pembangunan di Malut.
"Kita telah menyampaikan permintaan, mengingat sangat membutuhkan anggaran dari pusat dalam penanganan pembangunan usai banjir di Malut," katanya.
Pemprov Malut memang memiliki Dana Tidak Terduga (DTT) tetapi tidak mampu membiayai kebutuhan perbaikan infrastuktur yang sangat mendesak setelah banjir karena anggaran terkuras dalam penanganan COVID-19..
Sebelumnya, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menyatakan Mensos Tri Rismaharini telah memenuhi janjinya menyampaikan ke Kementeria PUPR untuk secepatnya memperbaiki jembatan penghubung kecamatan yang putus, karena sangat berdampak pada akses ekonomi dari puluhan ribu jiwa penduduk di Galela.
Bantuan juga telah disalurkan Polda Malut dan Pemprov Malut untuk masyarakat terdampak bencana banjir sebanyak 1.537 Kepala Keluarga atau 6.963 jiwa.
Gubernur menyebut sebagian besar dari 36 ribu jiwa penduduk di Galela kini kesulitan karena satu-satunya jembatan penghubung ke kecamatan terputus sehingga mempengaruhi kelancaran akses ekonomi masyarakat.
Banjir di Halut disebabkan hujan dengan intensitas ringan-lebat yang disertai angin kencang dalam durasi waktu yang lama pada 15 sampai 16 Januari 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kunjungan Wamen PUPR ini untuk mengecek langsung kondisi infrastruktur terutama jembatan penghubung Desa Ngidiho dan Kecamatan Galela Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan yang rusak akibat banjir," kata Sekretaris Daerah Provinsi Malut Samsuddin A. Kadir di Ternate, Kamis.
Dalam kunjungan itu, Pemprov Malut mengusulkan pembangunan setelah banjir kepada Pemerintah Pusat melalui Wamen PUPR demi mendorong percepatan pembangunan di Malut.
"Kita telah menyampaikan permintaan, mengingat sangat membutuhkan anggaran dari pusat dalam penanganan pembangunan usai banjir di Malut," katanya.
Pemprov Malut memang memiliki Dana Tidak Terduga (DTT) tetapi tidak mampu membiayai kebutuhan perbaikan infrastuktur yang sangat mendesak setelah banjir karena anggaran terkuras dalam penanganan COVID-19..
Sebelumnya, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba menyatakan Mensos Tri Rismaharini telah memenuhi janjinya menyampaikan ke Kementeria PUPR untuk secepatnya memperbaiki jembatan penghubung kecamatan yang putus, karena sangat berdampak pada akses ekonomi dari puluhan ribu jiwa penduduk di Galela.
Bantuan juga telah disalurkan Polda Malut dan Pemprov Malut untuk masyarakat terdampak bencana banjir sebanyak 1.537 Kepala Keluarga atau 6.963 jiwa.
Gubernur menyebut sebagian besar dari 36 ribu jiwa penduduk di Galela kini kesulitan karena satu-satunya jembatan penghubung ke kecamatan terputus sehingga mempengaruhi kelancaran akses ekonomi masyarakat.
Banjir di Halut disebabkan hujan dengan intensitas ringan-lebat yang disertai angin kencang dalam durasi waktu yang lama pada 15 sampai 16 Januari 2021.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021