Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), menyatakan, untuk menunjang proses pembangunan infrastruktur dasar Lumbung Ikan Nasional (LIN) untuk tiga daerah di daerah itu mengusulkan Rp1 triliun ke pemerintah pusat.
"Kami telah melakukan hitungan dan mengusulkan Rp1 triliun ke pemerimtah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar penunjang LIN, " kata Sekda Malut, Samsuddin A Kadir di Ternate, Rabu.
Dia menyatakan, Pemprov Malut belum tentu bisa menghabiskan dana sebesar Rp1 triliun, kalau dalam perencanaannya bisa dikelola secara baik.
Sehingga, Pemprov Malut harus fokus memperluas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di 10 kabupaten/kota. Tujuannya, memudahkan para nelayan dari luar Malut pun bisa mendaratkan hasil tangkapannya di daerah ini.
Dia merujuk, jika nelayan Sulawesi Utara yang mendapatkan izin beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sama, tetapi tidak bisa mendaratkan ikannya di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, karena PPI di sana sudah surplus atau tidak bisa lagi menampung hasil tangkapan, makanya perlu membangun PPI yang lebih besar.
Selain itu, rata-rata wilayah di Malut sudah memiliki PPI. Namun, untuk mengembangkannya menjadi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) membutuhkan banuan dana dari pemerintah pusat.
"Kalau dibuat SKPT, berarti nanti ada pabrik es, cold storage dan sektor-sektor swasta lain bisa berkontribusi di sana untuk menyambut LIN," kata Sekda.
Olehnya itu, ada tiga pola dalam pembiayaan LIN, di mana untuk pemerintah pusat adalah infrastruktur dasarnya yakni pelabuhannya, cold storage dan lain-lain, sedangkan pembangunan yang lainnya, misalnya pengusaha bisa mendapatkan dari Maritime Fund.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kami telah melakukan hitungan dan mengusulkan Rp1 triliun ke pemerimtah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar penunjang LIN, " kata Sekda Malut, Samsuddin A Kadir di Ternate, Rabu.
Dia menyatakan, Pemprov Malut belum tentu bisa menghabiskan dana sebesar Rp1 triliun, kalau dalam perencanaannya bisa dikelola secara baik.
Sehingga, Pemprov Malut harus fokus memperluas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di 10 kabupaten/kota. Tujuannya, memudahkan para nelayan dari luar Malut pun bisa mendaratkan hasil tangkapannya di daerah ini.
Dia merujuk, jika nelayan Sulawesi Utara yang mendapatkan izin beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sama, tetapi tidak bisa mendaratkan ikannya di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, karena PPI di sana sudah surplus atau tidak bisa lagi menampung hasil tangkapan, makanya perlu membangun PPI yang lebih besar.
Selain itu, rata-rata wilayah di Malut sudah memiliki PPI. Namun, untuk mengembangkannya menjadi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) membutuhkan banuan dana dari pemerintah pusat.
"Kalau dibuat SKPT, berarti nanti ada pabrik es, cold storage dan sektor-sektor swasta lain bisa berkontribusi di sana untuk menyambut LIN," kata Sekda.
Olehnya itu, ada tiga pola dalam pembiayaan LIN, di mana untuk pemerintah pusat adalah infrastruktur dasarnya yakni pelabuhannya, cold storage dan lain-lain, sedangkan pembangunan yang lainnya, misalnya pengusaha bisa mendapatkan dari Maritime Fund.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021