Ternate (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara (Malut), Husain Alting Sjah menyatakan, kawasan khusus Sofifi tidak mendapat perhatian serius karena terkendala keseriusan pemerintah pusat (pempus) untuk merealisasikan.
"Saya sudah prediksi, jika berkaitan dengan kekhususan itu mempunyai jalan yang panjang. Tetapi itu adalah inisiatif dari Gubernur Malut yang disampaikan ke Presiden RI telah mendapat respon positif, tetapi pemerintah pusat belum serius menanggapinya," kata Husain di Ternate, Kamis.
Baca juga: Gubernur Malut temui Sultan Tidore bahas kawasan khusus Sofifi
Husain yang juga Sultan Tidore menyatakan, untuk mendapat kekhususan itu harus melalui proses yang panjang.
Hal tersebut, sebagaimana pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara di 2 Agustus 2021 bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual di kantor Gubernur.
Menurut Husain Alting Sjah, respon tersebut maka lahirnya kawasan khusus tersebut, tetapi itu inisiatif mereka dan dalam benaknya persoalan tentang kekhusususan itu, mempunyai tahapan yang panjang, tentu, melalui Undang-undang, dan lahirnya Undang-undang prosesnya sangat panjang.
Untuk keinginan membuat kawasan khusus dengan aturan di bawah standar itu, akan mengalami benturan dan perbedaan, yang ujungnya mengalami kendala. Bahwa kawasan khusus harus ada Undang-undang, dan tidak sekedar dengan Kepres.
"Seharusnya menjadikan kawasan khusus harusnya melalui Undang-undang dan harus melalui DPR-RI, maka dari itu, tahapannya dari bawah, sebab ada dua kota, yakni Kota Tidore, Provinsi, ke Pemerintah pusat, maupun sampai ke DPR-RI," ujarnya.
Olehnya itu, dia khawatirkan Pemerintah akan mengalami kendala di sana dan kalaupun dipaksa, yang terjadi adalah perdebatan yang panjang, akhirnya provinsi lain melakukan tuntutan yang sama atau daerah mau dimekarkan.
Dia mengakui saat pertemuan dengan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan, ada pilihan-pilihan minimal, pilihan maksimal dan sebagainya, karena jalan satu-satunya adalah menggelontorkan anggaran sebanyak-banyaknya untuk membangun infrastruktur Sofifi.
"Tentunya untuk jadikan Sofifi sbagai kawasan khusus membutuhkan dana cukup besar, dimana ada opsi pertama dengan anggaran sebesar Rp3,5 triliun di luar APBD, opsi kedua Rp5 triliun, tetapi kita tunggu janji itu dan kita sama-sama mengawal sampai sejauh mana kesungguhan dan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemprov Malut," ujarnya.
Baca juga: Pembangunan kawasan khusus Sofifi diprakirakan butuh Rp5 triliun
Anggota DPD: Realisasi kawasan khusus Sofifi perlu keseriusan pusat
Kamis, 5 Agustus 2021 17:06 WIB