PKS Minta Kaji Ulang Komponen Retribusi Daerah

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku meminta agar dilakukan kaji ulang terhadap komponen retribusi daerah."Fraksi juga berpendapat, kalau Dinas Pendapatan Daerah Maluku yang bertanggungjawab menjalankan fungsi koordinatif terhadap capaian PAD mestinya lebih bersungguh-sungguh melakukan tugas pokok dan fungsinya," kata juru bicara F-PKS DPRD Maluku, Sabtu Ohoirat di Ambon, Sabtu.Dari sektor pendapatan daerah dalam APBD Maluku tahun anggaran 2011 sebesar Rp1,09 triliun atau naik 10,81 persen dari tahun lalu senilai Rp983,64 miliar, terdapat tiga komponen pendapatan yang memberi sumbangsih terhadap total pendapatan di atas PAD yang mengalami kenaikan sebesar 7,29 persen, dana perimbangan naik sebesar 12,66 persen dan lain-lain pendapatan yang sah naik 1,14 persen.Menurut Ohoirat, fraksi memberikan apresiasi positif terhadap kenaikan ini, namun dalam semangat intensifikasi dan ekstensifikasi, pada komponen PAD terdapat komponen pajak daerah yang seharusnya bisa digenjot secara positif.Apalagi melihat trend pencapaian pertumbuhan PAD tiga tahun belakangan ini, angka kenaikan pajak daerah sebesar 26,66 persen masih sangat mungkin didorong secara rasional."Terhadap retribusi daerah yang turun sebesar 19,57 persen, fraksi memandang bahwa situasi ini tidak perlu terjadi, bila dilakukan evaluasi dan penghitungan ulang secara cermat komponen retribusi daerah karena trendnya tidak mengalami penurunan," katanya.Evaluasi terhadap beberapa SKPD dalam capaian retribusi 2010 malah melebihi target, jika ditetapkan persentasenya mengalami penurunan, maka fraks minta dilakukan reviu ulang terhadap komponen retribusi daerah.Pada belanja daerah Maluku tahun anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp1,0 triliun, lebih kecil dibanding alokasi belanja tahun lalu sebesar Rp1,37 triliun sehingga fraksi memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan Pemprov yang menerima usulan DPRD untuk lebih meningkatkan belanja publik.Dia mengatakan, sejumlah program yang muncul menjadi simpul koneksi ikatan institusi DPRD dengan publik, menjadi gambaran aspiratif terhadap jawaban dari pertanyaan dimana ruang aspirasi masyarakat itu didudukkan.