Ambon (ANTARA) - Panitia Kerja (Panja) RSUD dr. M. Haulussy bentukan DPRD Maluku menemukan masih ada tenaga kesehatan (Nakes) yang berstatus honorer antara lima sampai sembilan tahun namun upah mereka masih jauh di bawah standar upah minimum provinsi (UMP).
"Upah yang mereka terima hanya Rp1 juta lebih dan malahan lebih rendah di bawah upah tenaga keamanan RSUD," kata Ketua Panja RSUD Haulussy, Benhur Watubun di Ambon, Sabtu.
Kondisi ini diketahui panja setelah melakukan sidak ke rumah sakit umum daerah milik Pemprov Maluku tersebut.
Menurut dia, di RSUD ini juga ada tenaga kesehatan yang melayani bagian COVID-19 dan yang non COVID-19 tetapi ada keluhan soal resiko terdampak juga besar terhadap mereka.
Inspeksi mendadak ke RSUD Haulussy merupakan salah satu agenda kerja panja yang bertujuan melakukan pembenahan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Kita targetkan akhir September atau awal Oktober 2021 sudah menyampaikan rekomendasi. Sidak kemarin Panja sudah melakukan secara kejutan pada RSUD Haulussy, karena yang ingin dilihat itu kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan tidak ada kesan didramatisir," jelas Benhur.
Sehingga panja bisa mengetahui apa yang terjadi dan seperti apa yang dipertontonkan kepada publik.
Dari Sidak yang dilakukan, memang ada hal yang baik tetapi sebaliknya ada juga yang tidak baik seperti masalah kedisiplinan tenaga medis, tenaga kerja, termasuk kerja-kerja pelaporan, terbatasnya sarana-prasarana kesehatan, dan kondisi lingkungan yang bila dicermati betul-betul memprihatinkan.
Dikatakan, yang namanya kawasan rumah sakit itu penampilannya harus asri, tetapi yang dilihat termasuk masalah kebersihan, alat pacu jantung yang pengadaannya menggunakan sumber dana 2017 tetapi belum dioperasikan.
"Berbagai kekurangan ini harus disikapi dalam rekomendasi Panja karena tujuan kita membenahi tiga aspek penting yakni tata kelola rumah sakit, sumberdaya, serta infrastruktur itu harus terjawab dengan baik," katanya.
Kemudian masih ada satu tahap lagi yang mesti dilakukan Panja yakni peninjauan lapangan di waktu pagi agar bisa melihat efektivitas kerja, ketepatan waktu, serta visitasi dokter yang tepat.
Sebab ini juga menyangkut masalah kedisiplinan. Jangan tunggu sampai pasien sakit baru dokternya dipanggil.
"Kita belum memberikan kesimpulan dan masih kaji, tetapi ada yang betul tetapi ada juga yang salah dan panja tidak bermaksud memprovokasi tetapi itu kondisi di lapangan, meski pun mereka boleh berkelit tetapi kami turun mereka tidak tahu," tandas Benhur.
Upah honorer Nakes RSUD Haulussy di bawah standar, ditunggu sikap DPRD
Sabtu, 25 September 2021 17:21 WIB