Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan tengah memperjuangkan kewenangan daerah kepulauan di laut yang pengaturannya telah dicantumkan dalam Rancangan Undang Undang Daerah Kepulauan. "Kami terus memperjuangkannya, dan kami sangat mengharapkan dukungan DPR dan DPD untuk membantu merealisasikannya," kata Ketua Badan Kerja sama Provinsi Kepulauan (BKPK) Karel Albert Ralahalu, dalam Rapat Kerja (Raker) Tahunan BKPK di Mataram, Rabu. Raker itu dihadiri Gubernur/Wakil Gubernur dan Ketua DPRD dari tujuh daerah kapulauan, yakni Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Raker BKPK itu merupakan kegiatan tahunan ketiga setelah Deklarasi Tujuh Provinsi Kepulauan di Ternate, Ambon, 10 Agustus 2005. Dari deklarasi itu, kemudian digelar Raker Tahunan BKPK di Manado, Sulawesi Utara, 15 Juni 2007, kemudian Raker Tahunan BKPK di Kupang, NTT, 11 November 2009 dan di Mataram, NTB, 2 Februari 2011. Ralahalu memastikan kendala utama penggodokan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Kepulauan yakni Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 18 a, yang harus direvisi agar memberi ruang terbentuknya provinsi kepulauan. "Karena itu, sangat dibutuhkan dukungan DPD dan DPR untuk terus mengkomunikasikan perjuangan ini dengan pemerintah," ujarnya. Sementara itu, Koordinator Tim Teknis BKPK Thoos Lailossa mengatakan, dalam RUU Daerah Kepulauan itu telah ditegaskan kewenangan daerah kepulauan di laut. "Apa saja kewenangan daerah kepulauan di laut akan diatur dalam undang undang daerah kepulauan," ujarnya. RUU Daerah Kepulauan yang sudah sampai di meja DPR dan DPD itu terdiri atas 15 bab yang mencakup 52 pasal. Dalam RUU itu pengaturan wilayah kewenangan di laut didasarkan pada Garis Pangkal Lurus Kepulauan (Archipelagic Straight Baseline). Batas daerah kepulauan di wilayah laut merupakan ruang pelaksanaan kewenangan daerah kepulauan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut. Batas kewenangan provinsi kepulauan di wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau karang terluar suatu daerah kepulauan ke arah laut lepas atau perairan kepulauan. Sementara batas kewenangan kabupaten/kota kepulauan di wilayah laut sejauh maksimal enam mil laut diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau karang terluar dari daerah kabupaten/kota kepulauan, yang ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi. Dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota kepulauan di laut, dapat ditetapkan wilayah kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak boleh kurang 1,5 mil laut diukur dari garis air rendah ke arah laut lepas atau perairan kepulauan dan diantur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Namun, kabupaten/kota dalam suatu provinsi kepulauan yang secara geografis pantainya menunjukkan bentuk yang normal, maka batas kewenangan daerah di wilayah laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau perairan kepulauan. Sementara kabupaten/kota dalam suatu provinsi kepulauan yang secara geografis pantainya menjorok jauh ke dalam dan atau menikung ke dalam atau terdapat deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, maka batas kewenangan daerah di wilayah laut diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik yang tepat untuk menarik batas daerah ke arah laut lepas. "Akan tetapi, penetapan batas kewenangan daerah di wilayah laut, tetap menghormati hak-hak penangkapan ikan yang secara tradisional telah berlangsung," ujar Lailossa. Ia menambahkan, daerah kepulauan akan diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut baik di bawah dasar atau di dasar laut dan atau perairan di atasnya. "Daerah kepulauan juga akan mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam di laut dan kewenangan untuk melakukan pengembangan dan penetapan kawasan konservasi perairan daerah," ujarnya.


:

COPYRIGHT © ANTARA 2026