Ambon (Antara Maluku) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Fredy Latumahina menilai konflik yang sering terjadi di Maluku dikarenakan terkikisnya nilai budaya masyarakat.
"Konflik sering terjadi di Maluku karena masyarakat tidak lagi menghargai kultur budaya sebagai sebuah landasan membangun kerukunan hidup yang harmonis," ujar Latumahina disela HUT Partai Golkar Ke-47 tahun 2011, di Ambon, Selasa.
Menurut dia, konflik 1999 menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, di mana satu kelompok menyalahkan kelompok lain serta mengklaim kelompoknya yang paling benar.
Begitupun bentrok antarwarga yang terjadi pada 11 September 2011, masing-masing pihak juga saling menyalahkan tanpa mencoba menggali dan mengkaji akar permasalahn yang sebenarnya terjadi.
"Padahal jika dikaji dari sisi adat istiadat, maka dapat ditarik kesimpulan kultur budaya yang selama ini merupakan perekat kerukunan hidup orang basudara di Maluku, sudah mengalami pengikisan dan tidak lagi mengakar di masyarakat," katanya.
Penyebab lainnya yakni ketidakadilan pada tingkat struktur pemerintahan sehingga dampaknya sebagian masyarakat Maluku hidup dalam kemiskinan.
Struktur pemerintahan itu dinamis dan bisa berubah kapan saja, tetapi sangat tergantung berbagai kepentingan orang-orang yang ada dalam struktur tersebut. Struktur bisa stabil apabila ditopang adat istiadat dan kultur budaya yang kuat," katanya.
Guna mengatasi berbagai permasalah yang terjadi, Latumahina menegaskan, perlu dilakukan restorasi atau pembaharuan yang melibatkan berbagai komponen bangsa di Maluku baik terhadap struktur pemerintahan, adat istiadat maupun program pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Siap maju
Dalam kesempatan peringatan HUT ke-47 Partai Golkar, Fredy Latumahina juga menyatakan dirinya siap maju sebagai calon gubernur.
Kesiapan Koorwil Partai Golkar untuk wilayah Maluku dan Papua itu didukung penuh oleh Dewan Pimpinan Daerah Kosgoro Maluku.
"Pak Fredy itu juga Sekretaris Dewan Pembina Kosgoro di tingkat pusat sehingga secara otomatis kami memberikan dukungan penuh," kata Ketua DPD Kosgoro Maluku Richard Rahakbauw.
Menurut Richard, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Legislatif sedang menggodok revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang mengatur mekanisme pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung tapi dikembalikan ke DPRD.
Revisi UU ini masih berlanjut dan Kosgoro Maluku belum tahu persis kapan diberlakukan atau mekanisme pemilihan gubernur melalui DPRD seperti apa, tapi yang jelas bagaimana pun proses pemilihannya baik lewat DPRD atau masih secara langsung dipilih rakyat, institusi ini tetap mendukung Latumahina sebagai calon Gubernur Maluku.
Selaku Ketua Kosgoro Maluku, Richard memberikan apresiasi terhadap pemerintah pusat yang berupaya memangkas pengeluaran biaya besar untuk pilkada gubernur, sementara bupati/wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat karena mereka memang yang punya rakyat dan berurusan langsung dengan warganya.
Latumahina: Konflik Maluku Dikarenakan Budaya Terkikis
Rabu, 30 November 2011 4:36 WIB