"Polri dan TNI menerjunkan kekuatan penuh untuk mengamankan pilkada tiga kepala daerah di Maluku yang berlangsung serentak. Kami ingin semua berjalan aman dan sukses serta bermartabat," katanya pada gelar pasukan Operasi Mantap Praja Siwalima 2013 di Ambon, Kamis.
Ribuan aparat keamanan yang diterjunkan tersebut mencakup 6.667 personel Polri dan 957 anggota TNI. Mereka ditugaskan mengamankan jalannya pilkada Maluku, pilkada Kota Tual, dan pilkada Maluku Tenggara (Malra).
Kapolda mengakui potensi kerawanan saat pilkada baik pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Maluku, Bupati - Wakil Bupati Malra maupun Wali Kota - Wakil Wali Kota Tual sangat besar, sehingga diperlukan kekuatan besar untuk pengamanan.
"Prinsipnya kami ingin pilkada Maluku maupun Kota Tual dan Malra berjalan lancar, aman, bermartabat serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bukan unjuk kekuatan," katanya.
Kapolda menandaskan, ribuan personel yang diterjunkan ini selain untuk mengamankan jalannya proses kampanye yang akan dimulai 22 Mei hingga 7 Juni, juga mengamankan masing-masing pasangan calkada serta mengawal dan mengamankan distribusi logistik pilkada maupun tempat pemungutan suara.
Kapolda berharap dukungan seluruh komponen masyarakat di Maluku baik masing-masing pasangan calon, partai politik pendukung serta massa dan simpatisan untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku, di samping saling menghargai serta tidak menjatuhkan antarsesama pasangan.
Masyarakat juga diminta untuk berperan serta menyalurkan aspirasi politiknya sesuai dengan hati nurani dan bukan karena paksaan atau karena imbalan.
"Pilihlah pasangan calon yang berkualitas dan kapabilitas terutama memiliki visi dan misi jelas untuk membangun daerah lima tahun mendatang," katanya.
Netralitas
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu saat memimpin apel pasukan tersebut meminta aparat TNI dan Polri untuk mengedepankan profesionalisme serta netralitasnya dalam mengamankan seluruh tahapan Pilkada Maluku, Maluku Tenggara maupun Kota Tual.
"Paling utama personel Polri dan TNI harus menjaga netralitasnya dan tidak memihak kepada salah satu pasangan sehingga pesta demokrasi masyarakat Maluku ini berlangsung aman, sukses dan bermartabat," katanya.
Selain itu, hindari tindakan kurang simpatik, arogan dan tidak mencerminkan perilaku seorang aparat profesional saat hadapi situasi darurat, bertindak responsif, cepat, efektif dan tegas sesuai dengan prosedur tetap.
Waspadai pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu kelancaran proses demokrasi, koordinasi dan kerja sama antar satuan TNI,Polri, linas maupun unsur lain yang terlibat bersama mengamankan Pilkada Maluku, Kota Tual maupun Kabupaten Malra.
Gubernur mengakui kampenye terbuka yang akan berlangsung selama 17 hari memiliki tingkat kerawanan yang perlu diantisipasi, di samping kesadaran pasangan calon, partai politik dan mendukungnya untuk mengembangkan kampanye damai dan simpatik serta konsistensi siap kalah dan menang sehingga mencegah terjadinya konflik yang merugikan.
Karel Ralahalu juga mengingatkan KPU selaku penyelenggara maupun Bawaslu dan Panwaslu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar terutama menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pasangan, termasuk menyelesaikan berbagai pelanggaran melalui proses hukum yang berlaku.
Pewarta: James F. Ayal: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.