"Saya telah mengajak Ketua DPRD Maluku, Fatany Sohilauw agar nantinya bersama - sama memperjuangkannya ke pemerintah pusat," katanya, di Ambon, Senin.
Agenda strategis yang perlu diperjuangkan, menurut Saut, antara lain hak kepersertaan (Participating Interest - PI) 10 persen pengelolaan blok migas Masela dan Rancangan Undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan(RUU PPDK), pencanangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, dan pemindahan ibu kota provinsi ke Makariki, Pulau Seram, Maluku Tengah.
"Jadi tidak lagi berjuang sendiri-sendiri melainkan harus bersama-sama, eksekutif dan legislatif, agar membuahkan hasil optimal," ujarnya.
Saut, yang dilantik menjadi Penjabat Gubernur Maluku pada 23 November 2013, juga menyatakan pihaknya telah mengingatkan bupati maupun wali kota agar sinergis dalam memperjuangkan program.
"Saya juga siap mendampingi bupati atau wali kota ke kementerian dalam upaya merealisasikan program pembangunan di daerah," katanya.
Dia mengaku prihatin kesejahteraan masyarakat di Maluku belum meningkat secara signifikan, padahal daerah ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) bernilai ekonomis.
"Maluku masih berada di peringkat keempat termiskin di Indonesia sehingga ini harus ditangani lintas sektoral dengan sinergitas Pemprov Maluku bersama sembilan Pemkab dan dua Pemkot," katanya.
Pewarta: Lexy Sariwating: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
