"Dari hasil evaluasi fraksi selama tiga tahun terhadap BUMD tersebut, ditemukan nilai sumbangan PAD dari PD Panca Karya sebesar Rp1,7 miliar sangat mencurigakan," kata ketua fraksi, Suhfi Madjid di Ambon, Jumat.
Sumbangan PAD ini tidak jelas sumbernya, karena berdasarkan hasil audit, sebenarnya perusahaan daerah ini justeru mengalami kerugian di satu sisi.
Kemudian pada sisi lain, PD Panca Karya juga tidak memiliki program intensifikasi yang jelas termasuk didalamnya ekstensifikasi usaha yang dilakukan pihak manajemen.
"Untuk itu kami usulkan agar pemerintah secepat mungkin mengganti manajemen perusahaan secara total atau ditutup saja BUMD tersebut karena akan memberikan dampak negatif jangka panjang bagi daerah," katanya.
Bahkan jika memungkinkan, pemerintah daerah sebaiknya melakukan privatisasi sebelum perusahaan ini mati di tempat.
Selain PD Panca Karya, F-PKS juga menyoroti keberadaan PT. Maluku Energi yang baru saja didirikan dengan harapan sangat besar untuk memberi kontribusi pendapatan bagi daerah.
"Rangkap jabatan yang ada pada direktur utama telah berpengaruh besar terhadap lemahnya kinerja perusahaan sehingga berakibat tersendatnya proses mendapatkan hak penyertaan modal (PI) 10 persen untuk pemprov," ujar Suhfi.
Fraksi minta pemerintah daerah untuk berani melakukan evaluasi menyeluruh, tegas dan mengambil langkah untuk mengganti direksi yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas.