"Kabinet nantinya diputuskan Jokowi - JK harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat arus bawah," katanya saat dikonfirmasi di Ambon, Kamis.
Karena itu, Jokowi - JK perlu mengoptimalkan kinerja dari tim transisi sehingga mampu mengidentifkasi berbagai masalah dan menetapkan prioritas penanganannya, barulah memutuskan struktur kabinet.
Jokowi - JK juga diharapkan tidak membuat "blunder" dalam menentukan pembantunya untuk lima tahun masa kepemimpinan mereka.
"Jadi kepercayaan publik terhadap Jokowi-JK di awal pemerintahan ditentukan oleh ketepatan dan kejelian dalam menunjuk pembantunya," ujar Viktor.
Karena itu, Jokowi - JK jangan salah dalam memutuskan anggota kabinet sebab masyarakat akan berprasangka buruk terhadap mereka.
"Jika itu terjadi, maka pastinya mengurangi simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi - JK memimpin Indonesia periode 2014 - 2019," tegas Viktor.
Dia juga mengingatkan, tim transisi perlu membuka kran komunikasi dengan berbagai komponen bangsa di Tanah Air dengan tujuan pemeratan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Proklamasi 1945, UUD 1945 dan Pancasila.
"Kenyataan kawasan Timur Indonesia masih tertinggal pembangunannya dibandingkan kawasan Tengah maupun Barat Indonesia sehingga perlu penerapan program yang menjawab adanya kesenjangan tersebut," kata Viktor.
Ia juga menyuarakan, perjuangan rakyat Maluku yang mengharapkan Jokowi - JK menempatkan putera asal Maluku di kabinet Indonesia Hebat sebagai pengakuan kontribusi strategis bagi pembentukan NKRI.
"Kami hanya butuhkan pengakuan atas fakta sejarah konstribusi Maluku dengan menempatkan perwakilan di kabinet yang merupakan hak prerogatif Presiden karena sudah 36 tahun tidak lagi menempati formasi menteri," ujarnya.
Dr GA Siwabessy diangkat Presiden Soekarno pada 1966 menjadi Menkes dan diemban hingga 29 Maret 1978 semasa pemerintahan Presiden Soeharto ternyata sejak itu tidak ada putera Maluku dipercayakan lagi menjadi anggota Kabinet.
Putera asal Maluku saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hanya baru sebatas Wakil Menteri Perindustrian yakni Alex Retraubun.
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Jenderal TNI George Toisutta menjadi KASAD yang telah pensiun pada 28 Juni 2011 lalu.
Sedangkan, Samuel Samson dipercayakan menjadi Dubes Serbia pada 11 November 2009 maupun Djauhari Oratmangun Dubes Rusia dan Belarusia.
Pemprov, DPRD dan rakyat Maluku juga memperjuangkan adanya kemauan pemerintah pusat terhadap realisasi PI 10 persen Blok Migas Masela, lumbung ikan nasional dan perlunya diberlakukan otonomi khusus kelautan.
Begitupun, Rancangan Undang Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) ditetapkan menjadi UU. RUU PPDK telah diserahkan ke Mendagri, Gamawan Fauzi di Jakarta pada pekan ketiga Juli 2014 untuk diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pewarta: Lexy Sariwating: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
