DPRD Maluku dukung perbaikan mutu pendidikan di daerah 3T

Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku mendukung upaya perbaikan mutu pendidikan yang difokuskan pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di wilayah itu serta melakukan penanganan masalah pendidikan secara komprehensif.

"Mutu pendidikan di Maluku masih rendah dibandingkan daerah lain dan rendahnya mutu pendidikan ini bisa dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana, seperti ruang belajar dan laboratorium, kurangnya tenaga guru, kesejahteraan guru yang masih rendah, serta rendahnya kualitas pengelolaan manajemen pendidikan," kata anggota Komisi IV DPRD Maluku Lucky Wattimury di Ambon, Senin.

Menurut dia, untuk memperbaiki pendidikan di Maluku dengan fokus pada daerah 3T pada hakekatnya DPRD mendukung karena bagaimana pun wajah 3T harus sejalan sebanding dengan pengembangan pendidikan di daerah lainnya di Indonesia.

Tetapi kalau mau fokus dan prioritas di wilayah 3T perlu diingat juga kalau pendidikan tidak bisa dipetakan dan harus dibahas secara komprehensif dalam meningkatkan mutu dan kualitas SDM.

Meski begitu hal ini disebabkan sekolah yang berada di pusat kota seperti di Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku masih banyak yang belum tersentuh dengan berbagai persoalan yang sangat kompleks.

Persoalan ini baik dari sisi keberadaan guru, kualitas dan kapasitas guru, infrastruktur pendidikan, baik itu ruang belajar, dan laboratorium.

Dalam upaya penanganan dia menyarankan agar perlu dilakukan identifikasi masalah pendidikan secara menyeluruh.

Langkah ini yang perlu dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, sehingga program yang dijalankan tersistem selaras dengan permasalahan yang terjadi di setiap daerah.

Apalagi menurutnya, dengan keterbatasan APBD yang hanya Rp3,3 triliun, dimana 60 persen diantaranya habis pakai untuk biaya belanja birokrasi, termasuk pembayaran hutang pinjaman PT SMI setiap tahun Rp.137 miliar, ditambah efesiensi anggaran yang dilakukan selama tiga tahap. Sudah tentu anggaran untuk pembangunan, secara penyelesaian pendidikan dan lain sebagainya akan semakin minim.

Sehingga perlu dilakukan terobosan atau kebijakan lainnya oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, termasuk melobi ke Pemerintah Pusat untuk adanya tambahan biaya.

"Pak gubernur dekat dengan bapak Presiden mestinya mengambil langkah dan berbicara dengan Pemerintah pusat itu di luar APBD, apakah terkait
anggaran atau apa pun harus kita lakukan seperti itu," tandasnya.

"Kalau cuma berharap APBD, saya percaya betul, tidak akan pernah menyelesaikan masalah pendidikan di Maluku," katanya lagi.