Ambon (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Alimudin Kolatlena berharap ke depannya Maluku bisa ditetapkan sebagai embarkasi haji penuh di Zona Timur II.
"Kita bersama-sama sedang mengupayakan Maluku bisa ditetapkan sebagai embarkasi haji penuh di Zona Timur II karena Zona Timur I ada di Makassar," kata Alimudin di Ambon, Senin.
Penjelasan Alimudin disampaikan dalam rapat anggota DPR RI dan anggota DPD RI dapil Maluku bersama DPRD provinsi yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun.
Menurut dia, nantinya calon jamaah haji dari Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara juga lebih dekat ke Kota Ambon dan ada efisiensi biaya untuk melanjutkan perjalanan mereka.
"Kalau embarkasi haji penuh dapat dilaksanakan di Maluku, maka ada dampak ekonomi yang luas, tetapi pekerjaan rumah kita masih sangat banyak, mengingat Bandara Pattimura tidak lagi berstatus bandara internasional dan sudah kembali jadi domestik," ucapnya.
Untuk itu diperlukan kerja bersama membenahi bandara seperti perluasan area bandara hingga tempat parkir yang lebih layak dan memadai.
Dikatakannya, agenda Komisi VIII DPR RI yang paling mendesak sekarang adalah proses penyiapan penyelenggaraan urusan ibadah haji.
Di tahun 2024 telah dibentuk Badan Haji yang mengevaluasi penyelenggaraan sistem haji dari waktu ke waktu yang selalu meninggalkan masalah klasik.
Untuk itu Badan Haji dibentuk dan waktunya sangat berdekatan sekali dengan penyelenggaraan ibadah haji 2025, maka ibadah haji tahun ini masih dilaksanakan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dan Badan Haji masih sebagai pendamping.
Khusus untuk Maluku, di tahun 2024 penerapan embarkasi haji antara di daerah ini didapat setelah melalui proses perjuangan yang panjang pemda, DPRD provinsi hingga DPR RI, sehingga calon jamaah haji tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya lebih besar.
Tahun ini pemerintah melalui Kementerian Agama kembali menetapkan Maluku sebagai embarkasi haji antara sehingga makin memudahkan calon jemaah melaksanakan ibadah dengan baik.
Sementara Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun mengatakan, beberapa waktu lalu telah disampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPR RI tentang berbagai kebutuhan program pembangunan di daerah.
"Meski pun sudah disampaikan aspirasinya, tetapi tidak berlebihan jika dalam kesempatan seperti ini para anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah ini yang hadir dalam rapat ini dapat mendengarkan dan menerima pandangan dan aspirasi kami," katanya.
