Ambon (ANTARA) - Rencana pembangunan sekolah rakyat oleh pemerintah mendapatkan dukungan Komisi IV DPRD Maluku namun harus dilakukan melalui sebuah perencanaan yang matang.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku Audah Tethol di Ambon, Senin, mengatakan, sekolah rakyat memang merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun program pendidikan yang dilengkapi asrama untuk menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut dia, persiapan pembangunan sekolah rakyat di Maluku saat ini sedang dilakukan dan komisi telah mengecek syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam membangun sekolah ini.
"Yang paling penting adalah soal penyiapan lahan di mana sesuai syarat pembangunan sekolah rakyat harus memiliki lahan seluas 6,2 sampai 7,62 hektar," katanya.
Karena persyaratan untuk penyiapan lahan belum dimiliki pemerintah provinsi dan sementara dicari lokasinya, dan masalah ini dikembalikan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
"Kami dari Komisi IV tetap mendukung program pembangunan sekolah rakyat karena bukan hanya sekedar membangun fasilitas pendidikan semata, namun sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin," ujarnya.
Untuk itu semua data divalidasi dan diverifikasi kembali dan bila menggunakan data PKH, maka akan ada masalah suka dan tidak suka dalam hal penerimaan siswa yang seharusnya masuk sesuai standar yang ditetapkan.
"Sesuai aturannya, sekolah ini dikhususkan bagi anak-anak yang benar-benar kurang mampu sehingga tidak mau menggunakan data PKH, sebab banyak manipulasi data di sana," tegasnya.
Kemudian menyangkut asrama yang akan ditinggali para siswa hingga jatah penerimaan jumlah murid di sekolah rakyat akan dibicarakan kemudian, termasuk membahas bagaimana nasib anak-anak SD yang harus jauh dari orang tua mereka untuk menetap di asrama.
Masalah lain yang sementara dipertimbangkan adalah soal ibu asuh dan orang tua asrama yang perlu disiapkan juga bagi para murid.
