Menteri PPN sebut pelabuhan terpadu entaskan Maluku dari kemiskinan

Ambon (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengemukakan bahwa pelabuhan terpadu di Provinsi Maluku merupakan salah satu kunci strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.

“Pembangunan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, karena rencana pembangunan nasional itu, juga untuk kepentingan kemajuan daerah termasuk di dalamnya proyek strategis nasional Maluku Integrated Port atau pelabuhan terpadu Maluku,” kata Rachmat Pambudy saat kunjungan kerja di Kota Ambon, Senin.

Menurutnya, pelabuhan terpadu ini tidak hanya membangun untuk Maluku tetapi juga kawasan timur Indonesia, ini juga berdampak pada bagaimana mendorong perekonomian.

“Contohnya bagaimana meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk memastikan pasokan pangan cepat dan tepat. oleh sebab itu ini harus terintegrasi dan juga holistik,” ujar dia.

Pasalnya, kata dia lagi, Maluku memiliki posisi geografis yang sangat strategis, dikelilingi lautan dengan potensi perikanan yang melimpah. Namun, hingga kini potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya infrastruktur pelabuhan dan logistik.

“Pelabuhan terpadu bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pusat integrasi antara produksi, distribusi, dan pasar. Ini yang bisa mengangkat nilai tambah hasil laut Maluku dan membuka lapangan kerja,” ujarnya lagi.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menjelaskan bahwa pelabuhan terpadu yang dimaksud akan mencakup fasilitas bongkar muat, pengolahan hasil perikanan, gudang rantai dingin, serta akses konektivitas darat dan laut yang efisien.

Rencana ini juga didukung oleh data makro Bappenas yang menunjukkan bahwa wilayah dengan konektivitas pelabuhan yang baik cenderung mengalami percepatan penurunan kemiskinan.

Saat ini berdasarkan data, Provinsi Maluku menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Maluku menurun dari 16,05 persen pada Maret 2024 menjadi 15,78 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 297,68 ribu orang menjadi 293,99 ribu orang dalam periode yang sama. Penurunan ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi mulai menunjukkan hasil.

Meski demikian, tantangan masih besar terutama di wilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin di desa justru meningkat dari 24,43 persen menjadi 25,08 persen antara Maret hingga September 2024. Sebaliknya, wilayah perkotaan mengalami perbaikan dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 5,14 persen menjadi 4,59 persen.

Dengan adanya pelabuhan terpadu, diharapkan Maluku bisa menjadi simpul ekonomi maritim Indonesia timur dan keluar dari jerat kemiskinan yang telah lama membayangi daerah ini.