Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) RI merencanakan pelaksanaan studi tiru pelayanan publik di Georgia, sebagai salah satu upaya memperkuat pelayanan dengan transformasi digital.
Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menilai Georgia telah berhasil menyusun regulasi untuk menyatukan semua layanan publik, sehingga pemerintah Indonesia tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang tata kelola, teknologi pendukung, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi masyarakat.
“Saya menyambut baik kedatangan dan tawaran pemerintah Georgia untuk bisa bekerja sama dan berkoordinasi lebih jauh dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Kemenkum, dengan pengalaman Georgia menyangkut public service hall," kata Supratman saat bertemu dengan Head of Mission Kedutaan Besar (Kedubes) Georgia di Jakarta, Kamis (19/6), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Karena itu, ia menuturkan bahwa semua unit kerja Kemenkum sudah bertekad untuk mewujudkan sistem layanan seperti Georgia, sehingga tahun 2026 Super Apps Kemenkum sudah dapat melayani 500 layanan publik.
Lebih lanjut, Menkum menjelaskan bahwa Indonesia sudah berupaya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, namun sampai saat ini belum terintegrasi.
“Di Indonesia kami sudah ada Mal Pelayanan Publik (MPP), tetapi kami masih memiliki kelemahan dalam mengintegrasikan semua layanan dalam satu platform,” ucap dia.
Di sisi lain di bawah tugas dan fungsi Kemenkum, Supratman mengungkapkan terdapat kurang lebih 500 layanan publik yang belum terintegrasi satu pintu. Diharapkan, pada tahun ini semua data dan perizinan di Kemenkum bisa terintegrasi dalam e-GovTech.
Sementara itu, Head of Mission Kedubes Georgia Tornike Nozadze menyampaikan bahwa pihaknya memahami dalam membuat transformasi digital, minimal memerlukan integrasi yang sangat besar untuk menyatukan seluruh layanan itu terkoneksi dan terintegrasi dalam satu portal.
“Tantangan terbesarnya karena jenis layanan yang berbeda-beda dan perlu penataan yang lebih, juga bagaimana mengawalinya. Kami belajar dari kesalahan kami, digital transformasi dilihat seberapa baik database dikelola," ungkap Tornike dalam kesempatan yang sama.
Dengan begitu, kata dia, integrasi semua layanan dan data menjadi satu sangat luar biasa, sehingga pihaknya ingin berbagi pengalaman -- dari kesalahan yang kemudian menjadi kesuksesan -- pemerintah Georgia kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kemenkum.
Tornike berharap nantinya akan ada koordinasi lebih lanjut antara Indonesia melalui Kemenkum dan Georgia agar kerja samanya berjalan lancar.
Menurutnya, Kemenkum merupakan instansi dengan pelayanan publik yang besar, sehingga pemerintah Georgia melihat bahwa penyatuan semua pelayanan publik menjadi satu atap akan menghapus semua kemungkinan buruk, termasuk terjadinya gratifikasi maupun korupsi, dan membuat pelayanan publik menjadi lebih baik.
Georgia merupakan negara pertama yang mendirikan public service hall, yaitu sistem manajemen pelayanan terpadu atas lebih dari 450 jenis pelayanan publik dalam satu atap.
Indonesia tertarik terhadap pelayanan publik yang dibentuk oleh Georgia dan mulai mengadopsi jenis pelayanan yang cepat dan terintegrasi, yang diterapkan Georgia.
Pemerintah RI memulai kerja sama dengan pemerintah Georgia untuk mengadopsi model pelayanan publik yang cepat dan terintegrasi untuk dikembangkan di Indonesia melalui konsep MPP yang dianggap lebih progresif dalam memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, hingga swasta dalam satu tempat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkum RI rencanakan studi tiru pelayanan publik pemerintah Georgia
