Menbud: Kepemimpinan daerah merupakan citra budaya kearifan lokal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon mengatakan kelembagaan tingkat daerah memiliki peran penting dalam upaya pemajuan budaya yang mengakar pada kearifan lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kemajuan.

“Pemajuan kebudayaan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tapi merupakan kolaborasi, kerja sama, sinergi dari pusat, daerah, dan juga swasta, perorangan, dan kita semua,” ujar Menbud Fadli dalam keterangan pers yang diterima, Rabu.

Dalam pemaparannya di Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6), dirinya menggarisbawahi salah satu Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-8 tentang penguatan budaya dan karakter bangsa yang harus menjadi fondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan.

Menurut Fadli, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada hal administratif dan teknokratis, tetapi juga berbasis nilai dan berwawasan budaya, yakni pemimpin yang dapat menghidupkan budaya sebagai fondasi pembangunan, bukan sekadar hiasan semata.

Menbud Fadli juga menyoroti pentingnya merawat keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa, salah satunya seperti Bali yang menggelar Pesta Kesenian Bali.

Menbud Fadli menekankan bahwa kekayaan budaya serupa juga tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

"Dari Pesta Kesenian Bali saja, kita bisa melihat keberagaman budaya yang hidup di setiap kabupaten, kota, bahkan di daerah-daerah kecil. Saya kira ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, Sumatra Utara, Kalimantan, Sulawesi, semuanya kaya akan budaya," tambahnya.

Menbud kemudian mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari 1.340 kelompok etnis, belum termasuk sub-etnis, serta memiliki 718 bahasa. Jumlah ini mewakili sekitar 10 persen dari seluruh bahasa yang ada di dunia.

Maka itu ia menyatakan pentingnya penguatan peran museum di daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan museum sebagai bagian penting dari pembangunan budaya dan sebagai etalase peradaban yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal.

"Kita harapkan juga bisa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan museum. Tapi yang lebih penting, kami berharap bapak dan ibu kepala daerah dapat menempatkan museum di etalase depan, bukan menjadi etalase belakang," tegasnya.

Lebih jauh, Menteri Fadli Zon mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Ia mengatakan pemajuan kebudayaan daerah butuh peran Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah, dan ada optimalisasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD.

Dalam kesempatan tersebut ia juga mendorong pemerintah daerah yang belum menerapkan PPKD, untuk segera menyusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan pemanfaatan indeks pemajuan kebudayaan sebagai penguatan tata kelola dan akuntabilitas kebudayaan, sebagai indikator pembangunan daerah.