Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Wilayah Provinsi Maluku mengalokasikan 20 fasilitas keselamatan jalan pada 2025.
“Fasilitas tersebut meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan perlengkapan keselamatan lainnya guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah Maluku,” kata Kepala BPTD Maluku Hasan Bisri, di Ambon, Minggu.
Ia menjelaskan, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, pihaknya tetap berkomitmen mengalokasikan dana yang cukup untuk kebutuhan keselamatan jalan.
"Ini adalah langkah konkret untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI daerah pemilihan (Dapil) Maluku Saadiah Uluputty yang juga merupakan bagian dari Komisi V menyatakan dukungannya terhadap langkah BPTD dalam pemenuhan fasilitas keselamatan jalan.
"Tentu kami siap mengawal. Dengan kehadiran Komisi V, dalam rapat pembahasan anggaran 2026, hal ini bisa kami suarakan lebih lanjut," katanya.
Ia juga menambahkan, pihaknya telah meminta agar pengadaan alat-alat keselamatan jalan, termasuk rambu-rambu, terus menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Itu juga kemarin sudah sempat kami sampaikan," tambahnya.
Selain itu, ia menyebutkan masyarakat juga telah menyampaikan permintaan terkait lampu penerangan jalan.
"Tahun ini kita alokasikan 100 unit. Sekarang yang sudah terealisasi dari anggaran reguler itu 20. Sisanya, sebanyak 100 unit akan direalisasikan melalui aspirasi DPR," ucap Saadiah.
Dengan sinergisitas antara pemerintah pusat dan legislatif, diharapkan berbagai fasilitas keselamatan jalan di Maluku dapat terus ditingkatkan guna menunjang mobilitas dan keselamatan masyarakat.
Upaya peningkatan fasilitas keselamatan jalan ini juga sejalan dengan target nasional Kementerian Perhubungan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
Dengan adanya alokasi rambu, marka, dan penerangan jalan, Maluku diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian target tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah diminta turut aktif mendukung melalui pemeliharaan rutin serta pengawasan terhadap infrastruktur keselamatan jalan yang telah dibangun.
Kolaborasi lintas sektor diyakini menjadi kunci agar manfaat fasilitas ini benar-benar dirasakan masyarakat luas, khususnya di wilayah kepulauan dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Maluku.
