Ambon (ANTARA) - Sebanyak 735 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Ambon pada Senin.
"Kesiapan pengamanan telah dimatangkan melalui pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) di Mapolresta Ambon," kata Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Ipda Janet Luhukay, di Ambon, Senin.
Kegiatan itu melibatkan Karo Ops Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Dandim 1504/Ambon, Danpom XV Pattimura, Pj Danyon A Brimob Polda Maluku, serta para komandan kompi dari masing-masing satuan.
Selain pengamanan personel, pihak kepolisian juga telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran jalannya aksi.
“Ada dua titik jalan yang akan ditutup sementara mulai pukul 09.00 WIT hingga aksi selesai,” ujarnya.
Dua ruas jalan yang akan ditutup yaitu Jalur Ongkoliong menuju Mapolda Maluku dan ruas jalan samping kantor DPRD Maluku menuju Patung Martha Christina Tiahahu.
Ia memastikan bahwa pengamanan akan dilakukan secara maksimal guna menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
“Kami pastikan pengamanan dilakukan secara maksimal agar aksi berjalan aman dan lancar,” katanya menegaskan.
Berkaitan dengan hal itu, unjuk rasa di Ambon digelar oleh sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) dan kelompok masyarakat.
Pihak Kepolisian pun telah memetakan titik-titik aksi meliputi Mapolda Maluku, kantor DPRD Maluku, serta sejumlah lokasi strategis lainnya di pusat kota.
Aksi ini merupakan bagian dari gelombang demonstrasi serentak yang digelar di berbagai daerah di Indonesia.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan sosial.
Para peserta aksi menyuarakan tuntutan salah satunya terkait tunjangan rumah yang didapatkan oleh DPR serta sebagai bentuk solidaritas BEM Nusantara hingga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, serta desakan agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat kecil.
