Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) pada tahun 2025 ini telah mengalokasikan senilai Rp20 miliar untuk program rehabilitasi 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di daerah itu.
"Program ini dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bekerjasama dengan TNI, agar proses pelaksanaan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Seluruh bahan bangunan sudah disalurkan dan renovasi ditargetkan rampung dalam satu setengah bulan hingga dua bulan," kata Gubernur Malut Sherly Tjoanda di Ternate, Senin.
Menurut dia, pada tahun 2026, Pemprov menargetkan peningkatan anggaran menjadi Rp50 miliar guna merehabilitasi 1.500 unit rumah, sekaligus mengupayakan dukungan tambahan dari Kementerian PUPR melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar Malut mendapatkan tambahan kuota 10–20 ribu unit rumah.
Sherly juga menyinggung pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah sebagai kunci pemerataan ekonomi di provinsi kepulauan tersebut.
Sebab, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas PUPR provinsi dan kabupaten/kota, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Maluku Utara diperkirakan mencapai Rp8 triliun, di luar kebutuhan Kabupaten Pulau Taliabu yang memerlukan tambahan sekitar Rp2 triliun.
"Dalam rancangan APBD 2026 yang akan kami serahkan besok, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan, dari total APBD sebesar Rp2,8 triliun," ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana air bersih menjadi prioritas agar seluruh kabupaten/kota di Malut dapat terhubung secara efisien dan produktif.
Gubernur berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Maluku Utara telah berdiri 26 tahun. Saatnya kita melangkah lebih cepat dengan semangat kolaborasi. Saya percaya, dengan kerja keras dan persatuan, Maluku Utara bisa menjadi provinsi maju, sejahtera, dan berdaya saing," kata Gubernur Sherly.
