Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dan isu intelijen Boni Hargens menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri sebagai model nasional pengelolaan pangan bergizi menandai babak baru dalam transformasi institusional kepolisian Indonesia.
Hal itu, kata dia, karena Presiden menempatkan Polri dalam peran strategis sebagai agen pembangunan sosial, yang memantulkan arah reformasi fundamental dengan meredefinisi posisi Polri dalam ekosistem pembangunan nasional.
“Transformasi ini mengubah narasi tentang peran institusi keamanan dalam demokrasi modern Indonesia," ungkap Boni dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, dirinya menuturkan Polri tidak lagi dipandang semata sebagai aparatur penegak hukum, tetapi mitra strategis dalam akselerasi pembangunan manusia.
Dikatakan bahwa pendekatan tersebut mencerminkan pemahaman mendalam bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui investasi pada kesejahteraan dan kapasitas masyarakat.
Menurut dia, reposisi kelembagaan itu sejalan dengan tren global di mana institusi keamanan semakin terlibat dalam program pembangunan sosial.
Namun, lanjut Boni, konteks Indonesia memberikan dimensi unik, yakni dengan tantangan geografis berupa 17 ribu pulau dan keragaman sosial-ekonomi yang luas, sehingga jangkauan institusional Polri menjadi aset strategis untuk memastikan pemerataan akses terhadap pangan bergizi.
"SPPG Polri merepresentasikan inovasi kelembagaan yang merespons kompleksitas tantangan gizi dan pangan di Indonesia," tuturnya.
Maka dari itu, sambung dia, program SPPG Polri dirancang tidak hanya untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan, tetapi guna memastikan kualitas nutrisi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
Ia berpendapat keunggulan model SPPG terletak pada kombinasi antara kapasitas organisasional Polri yang tersebar hingga tingkat desa dengan pemahaman konteks lokal yang mendalam.
Disebutkan bahwa struktur komando yang jelas memungkinkan implementasi program yang cepat dan terkoordinasi, sementara kedekatan dengan masyarakat memfasilitasi adaptasi program sesuai kebutuhan spesifik setiap wilayah.
Di sisi lain, Boni menilai kebijakan penunjukan SPPG Polri tidak dapat dilepaskan dari konteks lebih luas Astacita, yaitu delapan pilar kebijakan nasional yang menjadi peta jalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Astacita berfungsi sebagai dokumen strategis yang mengintegrasikan berbagai agenda pembangunan sektoral dalam satu narasi koheren tentang masa depan Indonesia," tutur Boni menambahkan.
Dia menjelaskan setiap pilar Astacita saling terkait dan memperkuat, di mana kedaulatan pangan tidak mungkin tercapai tanpa reformasi birokrasi yang efektif.
Selain itu, lanjut dia, keadilan sosial memerlukan pemerataan pembangunan infrastruktur serta pertahanan yang kuat bergantung pada kesejahteraan rakyat yang terjamin.
"Ini lah logika integratif yang mendasari penunjukan SPPG Polri, sebuah intervensi yang menyentuh setidaknya empat pilar sekaligus, yaitu kedaulatan pangan, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan reformasi birokrasi melalui inovasi kelembagaan," ucap dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan hingga kini Polri telah memiliki 458 SPPG yang siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 49 SPPG Polri yang telah beroperasi, 20 SPPG yang masih dalam tahap persiapan operasional, 366 SPPG dalam tahap pembangunan, serta 13 SPPG yang baru saja dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) serta 10 SPPG lainnya akan dilaksanakan peletakan batu pertama di Kalimantan Selatan dalam waktu dekat.
"Total estimasi penerima manfaat program MBG dari SPPG Polri ini mencapai kurang lebih 1,59 juta siswa di seluruh Indonesia," kata Sigit dalam kegiatan groundbreaking 13 SPPG Polri di Wilayah Polda Jatim, di Sidoarjo, Rabu (20/8).
Ia menilai ratusan SPPG Polri ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh lapangan kerja lantaran sebanyak 458 SPPG Polri diperkirakan mampu menyerap sekitar 22.850 orang tenaga kerja.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: SPPG Polri kelola pangan bergizi babak baru transformasi
