Kemenkop dan PWI sinergi wujudkan kebangkitan koperasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mengakselerasi kebangkitan koperasi agar mampu mengejar perkembangan BUMN dan swasta.

“Kami diberi tugas, gerak cepat, bagaimana caranya bisa mengejar ketertinggalan itu, didahului dari beberapa program, seperti rebranding, karena sudah banyak yang tidak tahu lagi apa itu koperasi, apalagi Gen Z, milenial, jelas tidak tahu,” ujar Ferry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu Ferry sampaikan pada pertemuan dengan pengurus PWI Pusat di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta Selatan, Kamis (20/11) petang.

Selain rebranding, Ferry mengatakan juga akan melakukan pembaharuan tata kelola dengan membentuk kedeputian baru, seperti deputi digitalisasi dan business development.

“Ini penting, karena kemarin-kemarin koperasi lebih menitikberatkan pada lembaganya, bukan bisnisnya,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto membentuk koperasi desa/kelurahan Merah Putih di 80 ribu desa/kelurahan di seluruh Indonesia, setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 9/2025, yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Selanjutnya, disusul Perpres Pembentukan Satgas Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada Juli 2025, kata Ferry, 80 ribu akta badan hukum untuk koperasi itu tuntas dan saat ini bahkan sudah 82 ribu koperasi yang berbadan hukum.

Pada tahap relaksasi atas regulasi, peraturan-peraturan menteri, petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), dan sebagainya juga sudah disesuaikan, karena sudah memasuki tahap operasional, seperti pembangunan fisik gudang, gerai, dan sebagainya.

“Karena presiden ingin sebisa mungkin semua harus standar,” katanya.

Bersamaan pembangunan fisik, Kementerian Koperasi juga merekrut delapan ribu asisten bisnis, 1.104 tenaga project management officer yang memperkuat dinas-dinas yang ada di provinsi, kota, dan kabupaten.

“Presiden berharap Maret 2026 pembangunan fisik sudah selesai dan bisa operasional. Bukan sesuatu yang mudah, tapi harus dilakukan,” katanya.

Koperasi, lanjut Ferry, juga tidak sekadar aktivitas simpan pinjam lagi. Saat ini tengah didorong masuk ke sektor industri, produksi, dan perkreditan.

“Presiden memang ingin meluruskan jalan, di mana sistem dan praktik ekonomi selama beberapa dekade belakangan diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Sekarang negara hadir mengatur pasar, mengembalikan sistem dan praktik ekonomi sebagaimana diamanatkan konstitusi yang disemangati Pasal 33 UUD 1945, yakni ekonomi Pancasila,” katanya.

Untuk itu, ia mengaku tidak mungkin berjalan sendiri. Pers, dalam hal ini PWI harus berjalan seiring untuk mewujudkan cita-cita mulia itu.

Ferry sendiri mengaku memiliki kedekatan batin dengan PWI, karena ayahnya juga wartawan yang tergabung dalam PWI Jaya.

“Ayah saya pengelola Berita Indonesia, yang selanjutnya pecah menjadi Berita Yudha dan Berita Buana,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi kesediaan menteri meluangkan waktu dan menerima silaturahmi rombongan pengurus yang dipimpinnya.

“Memang, kami melihat Kementerian Koperasi ini mendapat tugas khusus, kementerian yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung, yang diharapkan presiden bisa konsolidasi dengan mendirikan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Ini jelas tidak mudah, dan pasti sangat berat,” kata Cak Munir, sapaan akrab Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara itu.

Tentu butuh kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk pers, ujar dia.

“Saat ini PWI juga dalam posisi ingin turut serta berkontribusi proses pembangunan yang tengah dijalankan,” katanya.

Munir melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintahan Prabowo dengan Asta Cita, dan menilai kebijakan tersebut sebagai bagian yang perlu mendapat dukungan PWI.

“Perlu kita dorong agar apa yang menjadi program-programnya bisa membumi, berhasil, dan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Munir juga mengatakan terdapat sejumlah program kerja yang sudah ada di PWI yang bisa dikolaborasikan dengan Kementerian Koperasi, di antaranya bidang pendidikan yang bisa diarahkan untuk mendayagunakan insan-insan koperasi dalam mengkomunikasikan potensinya kepada masyarakat.