Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama Bank Indonesia (BI) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
"Tentunya, dengan high level meeting ini adalah mengendalikan inflasi daerah, serta percepatan jenis digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah seperti yang sudah jelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Gubernur Malut, Sherly Tjoanda dalam kegiatan strategis yang digelar di Ternate, Rabu.
Menurut dia, hal ini menjadi lokus penanganan inflasi dan perluasan digitalisasi di Malut.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi Maluku Utara terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Sampai dengan November 2025, komoditas volatile food seperti beras, gula, daging ayam, ikan dan barito menjadi komoditas utama penyumbang inflasi yang perlu mendapat perhatian.
Ia menyebut, inflasi Maluku Utara terjadi karena sangat bergantung kepada pasokan pangan dari luar.
Gubernur menginstruksikan secara langsung kepada Sekprov untuk segera melakukan inspeksi pasar secepatnya, karena dikhawatirkan terdapat pedagang yang sengaja memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga barang, yang seharusnya tidak naik.
Selain itu, Gubernur meminta kepada para OPD teknis terkait untuk melakukan pemantauan stok barang di lapangan secara real time.
Terkait digitalisasi, Gubernur menekankan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah, serta mendorong optimalisasi PAD melalui penggunaan kanal pembayaran non-tunai.
Ia berpesan, lanjutkan sinergi kolaborasi antara TPID Kabupaten/Kota yang sudah terjalin dengan sangat baik, untuk memastikan harga bahan pokok dapat kita sama-sama kawal dengan baik.
Ia mengingatkan jangan ada ego sektoral, bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting dibanding apapun.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas secara komprehensif berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok di akhir tahun, mulai dari koordinasi lintas Kabupaten/Kota.
Bahkan, optimalisasi distribusi pangan strategis, hingga upaya memperkuat cadangan pasokan daerah, ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, yang dilanjutkan dengan paparan dan diskusi tentang upaya menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi hari besar keagamaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Maluku Utara.
Pewarta: Abdul FatahEditor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.