Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan komitmennya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai langkah strategis mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath di Ambon, Selasa mengatakan Pemprov Maluku terus memperkuat kapasitas guru melalui berbagai program strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan di era moderen.
“Upaya tersebut mencakup pelatihan peningkatan kompetensi berbasis digital, mulai dari literasi teknologi, pembelajaran berbasis proyek, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam proses belajar-mengajar,” kata Vanath.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi juga menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan serta pendampingan berkelanjutan bagi guru-guru muda.
Selain itu, peningkatan kualifikasi guru turut difasilitasi melalui kerja sama dengan Kemendikbudristek, termasuk akses pada program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang ingin melanjutkan studi.
Tidak hanya sampai di situ, Pemprov Maluku juga menyediakan pelatihan kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan calon kepala sekolah untuk memperkuat tata kelola pendidikan di setiap satuan pendidikan.
“Maluku harus memiliki guru-guru yang siap menghadapi perubahan zaman. Pemprov terus memperkuat pelatihan dan pendampingan sebagai bentuk dukungan terhadap profesi mulia ini,” ujarnya.
Ia melanjutkan, seluruh kebijakan ini dimaksudkan agar guru dapat fokus melaksanakan tugas utama sebagai pendidik profesional, membimbing murid, serta meningkatkan kualitas dirinya.
Kebijakan itu juga dimaksudkan agar dapat menyesuaikan dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru.
Pemerintah menyediakan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum berpendidikan D3 serta membuka program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi 2.500 guru yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Selain itu, berbagai pelatihan juga digelar, mulai dari Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling dan non-BK, pembelajaran mendalam di kelas, hingga pelatihan coding, kecerdasan artifisial, dan kepemimpinan sekolah.
Di sisi kesejahteraan, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN, tunjangan satu kali gaji pokok bagi guru ASN, serta insentif Rp300 ribu per bulan bagi guru honorer yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing.
Pada 2026, pemerintah memperluas program RPL bagi 150.000 guru, menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu, dan mengurangi beban administrasi serta jam wajib mengajar. Pemerintah juga menetapkan satu hari khusus bagi guru untuk pengembangan diri.
