Ambon (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Maluku memperkuat upaya pengendalian penduduk melalui pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB), Rumah Data Kependudukan (RDK), serta Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
“Hal ini sebagai strategi utama menghadapi dinamika kependudukan menuju target tahun 2026,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dr Mauliwaty Bulo di Ambon, Selasa.
Kebijakan itu diambil lantaran sepanjang 2025 pihaknya mencatat capaian positif dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, meski terdapat berbagai tantangan yang masih perlu direspons dengan penguatan strategi dan kolaborasi lintas sektor.
“Program pengendalian penduduk di Maluku difokuskan pada penguatan Kampung KB sebagai basis intervensi di tingkat desa dan kelurahan,” katanya.
Kampung KB merupakan model pembangunan mengintegrasikan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dengan sektor pembangunan lainnya, sehingga upaya pengendalian penduduk dilakukan secara langsung, terukur, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Pembentukan Kampung KB di Maluku telah mencapai 100 persen sesuai jumlah desa dan kelurahan. Dari total 731 Kampung KB yang sebelumnya berstatus dasar, klasifikasi 335 Kampung KB berhasil meningkat, sedangkan 396 Kampung KB lainnya ditargetkan untuk ditingkatkan pada 2026 agar berfungsi optimal sebagai pusat layanan dan perubahan perilaku masyarakat.
Penguatan Kampung KB juga ditopang oleh keberadaan Rumah Data Kependudukan sebagai pusat pengelolaan data mikro kependudukan di tingkat kampung. Jumlah RDK di Maluku meningkat dari 816 menjadi 836 RDK.
Keberadaan RDK bertujuan menyediakan data kependudukan yang akurat dan mutakhir, meliputi struktur penduduk, pasangan usia subur, hingga kondisi keluarga berisiko, sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Penguatan edukasi kependudukan dilakukan melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan yang berperan menanamkan literasi kependudukan sejak dini. Saat ini, tercatat 105 sekolah dari berbagai jenjang telah berstatus SSK, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang 32 sekolah.
Melalui SSK, materi kependudukan dan pembangunan keluarga diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran untuk membentuk generasi muda yang berwawasan kependudukan, mampu merencanakan kehidupan berkeluarga secara matang, serta siap mendukung terwujud pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.
Meski demikian, Mauliwaty mengakui pengembangan SSK masih menghadapi tantangan, terutama kondisi geografis Maluku yang bercirikan kepulauan serta keterbatasan akses antar-wilayah.
“Kita harus jujur mengakui masih ada tantangan dan hambatan. Namun, tantangan itu jangan dijadikan penghalang, melainkan peluang untuk berkreasi dan berinovasi demi mencapai tujuan pengendalian penduduk yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.