Pemkot Ambon perkuat kapasitas badan usaha milik desa lewat pelatihan

Ambon (ANTARA) -

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperkuat kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya mendorong kesejahteraan warga melalui penguatan manajemen dan perencanaan usaha yang profesional.

“Membangun BUMDes bukan hanya sekadar dengan pemberian penyertaan modal, baik dari desa, masyarakat, maupun pihak ketiga. Dibutuhkan kesiapan kelembagaan yang kuat, dasar hukum yang jelas, serta SDM yang kompeten dan profesional,” kata Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, di Ambon, Selasa.

Komitmen tersebut diwujudkan lewat Workshop Business Feasibility Bootcamp yang digelar di salah satu hotel di Ambon. Kegiatan dibuka Wakil Wali Kota Ambon, dan dihadiri Kepala Dinas Koperasi Kota Ambon Veby Siegers, narasumber, peserta dari unsur pemerintah desa, serta para pengelola BUMDes.

Ely menegaskan, bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam mengelola potensi dan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi kunci utama.

Ia menekankan pentingnya perencanaan usaha yang matang berbasis potensi desa, serta dukungan penuh dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Workshop atau pelatihan ini dinilai sebagai langkah strategis agar pengelola BUMDes mampu menyusun dan menganalisis kelayakan usaha secara terstruktur, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Menurutnya, pemahaman terhadap studi kelayakan bisnis harus mencakup analisis pasar, aspek teknis, aspek keuangan, hingga manajemen risiko. Dengan demikian, BUMDes dapat mengambil keputusan usaha yang tepat, meminimalkan risiko kerugian, dan memaksimalkan potensi desa.

Ia juga berharap workshop ini menjadi ruang diskusi dan kolaborasi antara BUMDes, pemerintah, dan pihak ketiga.

Kolaborasi adalah kunci dalam memperkuat ekonomi desa,” ujarnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada lembaga pengembangan ekonomi dan kebijakan publik yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik Bareta Titioka, mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama riset dengan Pemerintah Kota Ambon sejak 2020, termasuk dalam penyusunan master plan penanggulangan kemiskinan kota dan perhitungan jasa bahan bakar minyak untuk armada sampah.

Ia menjelaskan, workshop ini menyasar kepala desa, anggota Baperja, serta direktur BUMDes sebagai pengambil keputusan operasional. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun rencana bisnis yang akuntabel serta memahami mitigasi risiko usaha secara komprehensif.

“Workshop ini dirancang sebagai laboratorium praktik, bukan sekadar ruang teori. Kita akan membedah kelayakan bisnis secara jujur dan menyusun mitigasi risiko untuk menjaga amanah publik,” ucapnya.

Dengan penguatan kapasitas tersebut, diharapkan BUMDes di Kota Ambon mampu memilih unit usaha yang kompetitif, sehat secara arus kas, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.