BPPMHKP Maluku layani sertifikasi selama libur Lebaran jaga mutu ikan

Ambon (ANTARA) - Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Maluku tetap membuka layanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan selama Nyepi serta Idul Fitri 1447 Hijriah guna menjaga kualitas perikanan untuk kebutuhan ekspor.

Kepala BPPMHKP Maluku Hatta Arisandi di Ambon, Rabu mengatakan layanan tersebut dibuka selama 24 jam setiap hari, termasuk pada hari libur nasional, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha perikanan.

“Pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan tetap berjalan 24 jam selama libur Lebaran untuk memastikan produk perikanan dari Maluku tetap terjamin kualitasnya dan memenuhi standar ekspor,” katanya.

Ia menjelaskan layanan tersebut mencakup penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang menjadi syarat utama bagi produk perikanan yang akan dipasarkan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Selama periode libur, petugas BPPMHKP Maluku juga tetap melayani permohonan sertifikasi dari pelaku usaha, salah satunya dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Peduli Laut Maluku yang mengajukan sertifikasi melalui aplikasi SiapMutu untuk produk ekspor tuna sirip kuning segar (fresh yellowfin tuna) dengan tujuan Amerika Serikat dan Jepang.

Menurut dia, keberlanjutan layanan ini penting untuk menjaga rantai pasok ekspor perikanan tetap berjalan, terutama bagi komoditas unggulan Maluku yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.

Selain itu, BPPMHKP Maluku juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencakup sedikitnya 10 jenis layanan, termasuk sertifikasi, inspeksi, hingga pengujian laboratorium.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Provinsi Maluku tercatat ada 29 unit yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan sebagian di antaranya telah berorientasi ekspor.

Hatta menambahkan keberadaan UPI tersebut menjadi tulang punggung pengolahan hasil perikanan di Maluku sehingga membutuhkan dukungan layanan sertifikasi yang cepat, akurat, dan berkelanjutan.

“Dengan layanan yang tetap berjalan selama libur, kami berharap pelaku usaha tidak mengalami kendala dalam proses sertifikasi sehingga aktivitas produksi dan ekspor tetap lancar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan pengaduan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

BPPMHKP Maluku optimistis langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat daya saing produk perikanan Maluku di pasar global.