Deflasi Maluku Maret 2026 dipicu turunnya harga ikan

Ambon (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menyebut penurunan harga komoditas perikanan menjadi pemicu utama deflasi di provinsi tersebut pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 0,75 persen secara bulanan (mtm).

"Penurunan harga komoditas perikanan tersebut didukung oleh kondisi meteorologi maritim yang relatif kondusif sehingga mendorong peningkatan produksi perikanan," ujar Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Dhita Aditya Nugraha di Ambon, Kamis.

Dhita menjelaskan penurunan harga komoditas perikanan seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang menjadi faktor utama deflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,36 persen, 0,23 persen, 0,16 persen, dan 0,12 persen (mtm).

Selain faktor produksi, penurunan harga tersebut juga dipengaruhi intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan ikan tangkap serta penjualan ikan beku dengan harga lebih rendah dibandingkan ikan segar.

"Selain itu juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan ikan tangkap, serta pelaksanaan intervensi pasar melalui penjualan ikan beku pada harga yang lebih rendah dibandingkan harga ikan segar," ujar Dhita.

Secara spasial, kata dia, deflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang masing-masing mencatat deflasi sebesar 1,40 persen (mtm) dan 0,43 persen (mtm).

Namun, deflasi tersebut tertahan oleh inflasi di Kota Tual sebesar 0,37 persen (mtm).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,40 persen (year on year/yoy), masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,97 persen (yoy) serta sedikit di bawah inflasi nasional sebesar 3,48 persen (yoy).

Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut dipengaruhi penurunan harga emas di pasar internasional.

Dhita menuturkan upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui empat pilar utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Ke depan, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan bersama TPID sepanjang 2026 dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.