Wagub Maluku dukung pengembangan energi terbarukan berbasis koperasi

Ambon (ANTARA) - Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menegaskan dukungan pengembangan energi terbarukan berbasis koperasi yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperluas akses energi dan mendorong ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.

"Dalam setiap pertemuan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi untuk kemajuan masyarakat Maluku, kami selalu membuka karpet merah. Saya memastikan bahwa rencana ini kami dukung secara umum," ujar Abdullah Vanath di Ambon, Kamis.

Ia menyampaikan dukungan tersebut saat menerima kunjungan Ketua MUI Bidang Ekonomi M. Azrul Tanjung bersama jajaran serta dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan mitra program.

Menurut Abdullah, pengembangan energi terbarukan berbasis koperasi menjadi langkah strategis untuk menjawab keterbatasan akses listrik, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jika isu ini dikembangkan secara nasional dan MUI dapat menghadirkan terobosan bagi wilayah-wilayah 3T, ini merupakan langkah luar biasa. Apalagi program ini melibatkan Kementerian Koperasi dan berbagai mitra strategis," katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Ekonomi M. Azrul Tanjung menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi yang terintegrasi dengan pengembangan energi terbarukan.

"Program ini akan segera kita gerakkan. Ke depan, sesuai arahan Bapak Presiden, kita akan berbasis pada energi terbarukan. Pembangkit ini akan dibangun di pulau-pulau dan berfungsi bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai pusat konstruksi dan pusat pembuatan es," ujarnya.

Wagub menambahkan koperasi akan menjadi pusat pengelolaan usaha sekaligus distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Ia menyebut berdasarkan hasil penelitian, Maluku memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, mencapai lebih dari 6,5 gigawatt yang mencakup tenaga surya, angin, panas bumi, arus laut, air, dan biomassa yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan.

Namun, menurut dia, pengembangannya masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat pemanfaatan, serta kebutuhan dukungan teknologi dan pemeliharaan berkelanjutan.