Maluku perkuat daya saing lewat ekonomi inklusif berbasis lokal

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal sebagai strategi utama dalam memasuki fase percepatan pembangunan tahun 2026.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa di Ambon, Jumat mengatakan Pemprov Maluku terus mengawal sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pengembangan Blok Masela, pembangunan Bendungan Wayapo, serta Maluku Integrated Port yang diharapkan menjadi pengungkit konektivitas dan distribusi logistik antarwilayah kepulauan.

“Selain itu, pemerintah daerah juga mengakselerasi program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan rumah layak huni, serta pengembangan kampung nelayan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas pesisir,” kata dia.

Upaya tersebut turut didukung dengan penguatan UMKM lokal, peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi ekonomi daerah, serta pelatihan sumber daya manusia agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi nasional maupun global.

Melalui sinergi kebijakan dan implementasi program yang terarah, Pemprov Maluku optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah kepulauan.

Sementara itu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2026, ia menegaskan bahwa tahun ini menjadi fase percepatan setelah sebelumnya melewati fase konsolidasi untuk meletakkan fondasi pembangunan daerah.

“Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor dan memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam mendorong ekonomi inklusif yang bertumpu pada potensi lokal seperti perikanan, kelautan, pertanian, dan ekonomi kepulauan,” jelasnya.

Di tengah dinamika global dan perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah, dirinya menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih cerdas, adaptif, dan inovatif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Ia memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Maluku sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Maluku mencapai 5,44 persen pada triwulan IV 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39 persen. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 15,34 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku meningkat menjadi 74,69 poin dan masuk kategori “tinggi”. Dari sisi tata kelola pemerintahan, Maluku berhasil keluar dari zona merah dan masuk zona hijau dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2025. Provinsi ini juga meraih predikat Badan Publik Informatif serta penghargaan SPM Awards 2025.