Hadapi ancaman nyata, Pemprov Maluku bentuk tim tanggap insiden siber di setiap daerah

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di tingkat provinsi hingga setiap kabupaten/kota untuk memperkuat keamanan informasi.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan strategis bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Maluku Titus F. L. Renwarin di Ambon, Rabu.

Menurut dia, saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada ancaman nyata berupa insiden siber yang terus berkembang, termasuk maraknya aktivitas judi online serta gangguan pada aplikasi yang tiba-tiba terkunci.

“Kondisi ini tentu menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga perlu langkah cepat dan terstruktur dalam penanganannya,” ujarnya.

Ia menegaskan pembentukan CSIRT menjadi prioritas utama bagi seluruh jajaran pemerintah daerah guna memastikan kesiapan dalam menghadapi dan menangani insiden siber secara efektif.

Selain pembentukan tim, kata dia, Pemprov Maluku juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang siber dan persandian guna memastikan kesiapan daerah dalam mendeteksi dan menangani insiden secara cepat serta melindungi data dan infrastruktur digital pemerintah.

“Setelah tim terbentuk, akan dilanjutkan dengan pemberian asistensi teknis bagi personel yang menangani bidang siber dan sandi agar sistem keamanan informasi di daerah dapat berjalan optimal,” katanya.

Dia mengatakan Diskominfo Maluku juga mengharapkan dukungan penuh dari semua pihak terkait serta para bupati dan wali kota se-Maluku untuk mempercepat proses pembentukan tim tersebut demi meningkatkan keamanan siber di masing-masing wilayah.

Dalam pembentukan CSIRT ini Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku melibatkan Bidang Persandian, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), serta jajaran staf Diskominfo Provinsi Maluku.

Dia berharap langkah tersebut dapat menjadi fondasi kuat dalam melindungi data serta infrastruktur digital pemerintah daerah dari berbagai ancaman siber yang kian kompleks.