Pemprov Malut perjuangkan tambahan kuota BBM dan LPG

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) dan LPG guna menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di tengah dinamika geopolitik global.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Sherly Tjoanda Laos, menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga di Ternate, Kamis (23/4).

Ia mengatakan ketersediaan energi sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Ibu Gubernur berpesan agar masyarakat kecil tidak terbebani. Kenaikan harga energi akan berdampak pada harga pangan dan sangat mempengaruhi masyarakat," ujarnya.

Samsuddin juga menyoroti perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) yang sempat menimbulkan kekhawatiran kenaikan harga di pasar.

Untuk menekan inflasi daerah, Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan guna memudahkan akses nelayan terhadap BBM.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyatakan dukungan terhadap usulan pembangunan SPBN di daerah.

"Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap dapat membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi dari dinas terkait," katanya.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat untuk mencegah penyimpangan. Ia juga menyatakan akan dilakukan penambahan kuota minyak tanah lebih awal guna mengantisipasi kelangkaan.

Sementara itu, Executive General Manager Regional Papua Maluku Pertamina Patra Niaga Awan Rahajo menyebut ketahanan stok energi di Maluku Utara dalam kondisi aman.

"LPG memiliki ketahanan stok lebih dari 60 hari, sementara Pertalite dan Biosolar tersedia dengan suplai kapal yang berkelanjutan ke terminal BBM di Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana," ujarnya.

Pemerintah juga terus mendorong pemerataan akses energi melalui program SPBU satu harga, termasuk rencana penambahan lima titik baru hingga 2029.

Samsuddin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Maluku Utara, baik di wilayah perkotaan maupun pulau terluar, mendapatkan akses energi yang terjangkau.

Rapat tersebut juga menyepakati penguatan digitalisasi pengawasan BBM melalui sistem X-Star agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.