Kemenkum Malut ikuti evaluasi kinerja pelayanan hukum

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja B04 Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Rabu (29/4).

Kepala Kanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana, serta jajaran pegawai.

Rapat dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta yang menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja hingga triwulan I 2026, sekaligus menekankan pentingnya percepatan dan peningkatan kualitas kinerja.

Dalam rapat tersebut dibahas evaluasi capaian perjanjian kinerja dan rencana aksi, serta sejumlah isu strategis yang memerlukan percepatan penyelesaian.

Fokus pembahasan meliputi peningkatan kualitas layanan publik, seperti Pos Bantuan Hukum, layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, kenotariatan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dibahas pula peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, termasuk percepatan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal.

Rapat juga menyoroti pentingnya penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas data dukung SAKIP, serta optimalisasi reformasi birokrasi dan sistem merit.

Dalam aspek pengelolaan keuangan dan barang milik negara, satuan kerja didorong mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas.

Transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) turut menjadi perhatian, khususnya terkait integrasi layanan dan keamanan informasi.

Budi Argap Situngkir menyatakan hasil evaluasi tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Malut.

"Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk memperkuat kinerja organisasi agar lebih optimal dan berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan hukum serta memperkuat pengawasan dan manajemen kinerja.