Pemprov Malut siapkan 100 sapi kurban untuk Idul Adha 2026 dan jaga stabilitas pangan

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk disalurkan dan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan menyambut hari besar keagamaan

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos di Ternate, Senin, mengatakan distribusi hewan kurban tersebut akan dilakukan secara proporsional ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah Maluku Utara.

“Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis,” kata dia.

Ia menjelaskan, selain penyaluran hewan kurban, pemerintah provinsi juga menyiapkan berbagai program pengendalian harga bahan pokok dan penguatan sektor pangan daerah guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Idul Adha.

Menurut Sherly, Maluku Utara masih menghadapi tantangan tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan beras masih didatangkan dari luar Maluku Utara, sementara produksi ayam potong dan telur juga belum mampu dipenuhi secara mandiri.

Karena itu, Pemprov Maluku Utara mulai menjajaki kerja sama dengan sejumlah investor untuk mengembangkan kawasan peternakan seluas lima hingga 10 hektare guna meningkatkan produksi pangan lokal.

“Target kami pada 2026 Maluku Utara sudah memiliki peternakan ayam petelur sendiri sehingga dapat menekan harga telur yang selama ini lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa dan Sulawesi,” ujarnya.

Sherly juga menyampaikan pihaknya sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan kuota stok minyak goreng rakyat Minyakita di Maluku Utara.

“Kami sedang memastikan pemenuhan kuota stok Minyakita yang seharusnya mencapai 600 ribu liter, namun saat ini baru tersedia sekitar 100 ribu liter di gudang,” katanya.

Dalam menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha, Pemprov Maluku Utara menyiapkan sejumlah program prioritas, antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin di 10 kabupaten/kota untuk komoditas beras, bawang, cabai dan tomat.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan produksi pertanian melalui program cetak sawah baru seluas 10 ribu hektare serta aktivasi kembali 4.600 hektare sawah di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Timur.

Untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, pemerintah turut mendukung pembangunan enam gudang baru oleh Perum Bulog guna menjaga ketersediaan stok pangan di Maluku Utara.

Sherly memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi dalam pengendalian inflasi daerah.

Menurut dia, inflasi Maluku Utara yang sempat menyentuh angka lima persen menjelang Ramadhan kini berhasil ditekan secara signifikan.

“Per Mei 2026, inflasi tahunan berada di angka 2,03 persen dan year to date sebesar 2,59 persen. Angka ini sudah berada di bawah standar nasional. Ini hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara,” ujarnya.

Meski demikian, ia kembali mengingatkan pentingnya penguatan produksi pangan lokal agar Maluku Utara tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah, khususnya untuk kebutuhan beras, ayam potong dan telur.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.