Ternate (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) di kawasan timur Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan melalui rangkaian kunjungan kerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Bambang Joko Sutarto, termasuk penguatan kerja sama dengan Bank Sulselbar, pertemuan bersama Pemerintah Kota Makassar, audiensi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hingga peluncuran layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut.

Dalam agenda di Makassar, Bambang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Mintje Wattu.

Sementara di Ternate, Bambang bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato dan Ujang Romli melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra perbankan daerah.

BPJS Ketenagakerjaan menilai sinergi dengan BPD penting untuk memperluas akses perlindungan pekerja, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal.

Pertemuan bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham juga dilakukan guna memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja sektor informal.

Sementara itu, audiensi bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan bagi pekerja rentan, seperti petani, nelayan, pekerja informal, dan pengemudi ojek daring.

Sebagai tindak lanjut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut meluncurkan layanan pembayaran iuran melalui kanal perbankan daerah guna mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran.

Bambang mengatakan perluasan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perbankan daerah.

"Kolaborasi ini penting agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan secara mudah dan berkelanjutan," ujarnya.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan hingga pekan pertama Mei 2026, Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku telah membayarkan 137 ribu klaim senilai Rp1,64 triliun serta menyalurkan manfaat beasiswa pendidikan kepada 2.631 anak senilai Rp12,6 miliar.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate I Wayan Alit Mahendra Putra Adi N menyatakan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan perbankan menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja di Maluku Utara.

"Kami optimistis semakin banyak pekerja, mulai dari petani, nelayan, pekerja informal hingga pengemudi ojek daring, dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.

Ia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate akan terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.



Pewarta: Abdul Fatah
Editor : Luqman Hakim

COPYRIGHT © ANTARA 2026