Pemprov Maluku fokuskan transmigrasi lokal bangun wilayah pedesaan

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memfokuskan program transmigrasi lokal sebagai strategi membangun wilayah pedesaan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi berbasis potensi masyarakat setempat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku M. Rizal Latuconsina di Ambon, Rabu, mengatakan transmigrasi lokal menjadi pilihan yang relevan bagi Maluku karena daya dukung sejumlah desa adat di daerah itu sudah cukup padat sehingga diperlukan pola pembangunan baru tanpa memindahkan masyarakat ke luar daerah.

“Dari banyak program pemerintah dalam melakukan transmigrasi, kita melihat daya dukung kita di Maluku sudah padat di desa adat. Oleh karena itu konsentrasi kita adalah menghidupkan transmigrasi lokal,” katanya.

Transmigrasi lokal merupakan program perpindahan penduduk dalam satu wilayah provinsi atau kabupaten dengan tujuan memperkuat pembangunan ekonomi desa dan menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan.

Menurut Rizal, pendekatan tersebut berbeda dengan pola transmigrasi konvensional antar-pulau karena lebih menitikberatkan pada pemberdayaan warga setempat, pemerataan pembangunan, pengurangan urbanisasi hingga pencegahan konflik sosial.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembiayaan transmigrasi lokal ini bisa didukung secara maksimal,” ujarnya.

Ia mengakui sejumlah program transmigrasi pada masa lalu mengalami kendala karena perpindahan penduduk tidak dibarengi kesiapan ekonomi dan sosial yang memadai sehingga memunculkan persoalan baru di kawasan tujuan transmigrasi.

Karena itu, Pemprov Maluku kini menyiapkan konsep transmigrasi berbasis “titik magnetis”, yakni kawasan yang memiliki daya tarik ekonomi disesuaikan dengan keahlian pelaku transmigrasi sehingga masyarakat memiliki minat untuk menetap dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Maluku juga menyiapkan regulasi berupa peraturan gubernur tentang penguatan pra dan pascapenempatan transmigrasi guna memastikan keberlanjutan program berjalan lebih baik.

Selain itu, Disnakertrans Maluku memperkenalkan konsep transmigrasi “pentahelix” dengan melibatkan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, insan pers, pelaku usaha hingga pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor itu diperlukan agar risiko kegagalan transmigrasi dapat diantisipasi sejak awal melalui pendampingan yang terukur.

“Kita ingin transmigrasi tidak menjadi peluang timbulnya masalah baru, tetapi benar-benar melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov Maluku masih melakukan pembinaan terhadap sejumlah kawasan transmigrasi, di antaranya di Kobisonta dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Kami ingin transmigrasi yang sudah berjalan 60 tahun ini kembali fokus pada pertanian yang selaras dengan program pemerintah terutama ketahanan pangan,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat transmigran beralih profesi di luar bidang keahlian utama yang sesuai dengan karakter kawasan transmigrasi, seperti pertanian dan kelautan.

Rizal mencontohkan kawasan transmigrasi Gemba di Kabupaten Seram Bagian Barat yang dinilai berhasil berkembang hingga meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional.

Menurut dia, keberhasilan kawasan tersebut tidak hanya ditentukan etos kerja masyarakat, tetapi juga konsistensi dalam mengembangkan sektor unggulan yang dikuasai.

Karena itu, Pemprov Maluku mendorong program transmigrasi turut melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan kawasan, seperti teknologi pertanian dan pengembangan sektor pangan, agar kawasan transmigrasi mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mandiri.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.