Pemprov Malut pastikan stok minyakita kembali normal pekan ini

Ambon (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) memastikan stok minyak goreng Minyakita kembali normal pekan ini setelah distribusi pasokan dari pusat dijadwalkan tiba pada 21 hingga 22 Mei 2026.

“Gubernur Maluku Utara telah mengusulkan penambahan kuota Minyakita kepada pemerintah pusat karena stok di gudang Bulog sempat kosong. Hasil koordinasi cepat antara Pemprov Maluku Utara, Kementerian Perdagangan, dan Bulog Pusat memastikan pengiriman Minyakita tetap berjalan,” kata Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara M. Ronny Saleh, di Ambon, Rabu.

Kepastian tersebut disampaikan usai koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Perum Bulog untuk mengatasi kelangkaan Minyakita yang dikeluhkan pelaku UMKM di Kota Ternate.

Ia menjelaskan, kapal pengangkut Minyakita yang semula dijadwalkan tiba pada 17 Mei mengalami keterlambatan akibat faktor cuaca.

Namun, distribusi diperkirakan tiba pada 21 hingga 22 Mei 2026 dan akan langsung dilakukan proses bongkar muat pada 22 hingga 23 Mei agar segera disalurkan kepada mitra Bulog dan pelaku usaha di daerah.

“Pada kloter pertama ini, kapal akan membawa sekitar 88 ton Minyakita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM di Maluku Utara,” ujarnya.

Ronny menambahkan, masyarakat dan pelaku UMKM nantinya dapat memperoleh Minyakita melalui jaringan mitra Bulog dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara juga terus melakukan pemantauan distribusi dan pergerakan harga minyak goreng lain di pasaran guna memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut membuka kesempatan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin bermitra dengan Bulog dalam distribusi Minyakita dengan syarat melengkapi KTP, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kesiapan dana pembelian tunai.

Menurut Ronny, percepatan distribusi dan stabilisasi pasokan menjadi perhatian serius pemerintah karena kelangkaan bahan baku berdampak langsung terhadap aktivitas produksi dan keberlangsungan usaha masyarakat.

“Karena itu, percepatan distribusi dan stabilisasi pasokan menjadi perhatian serius pemerintah agar aktivitas ekonomi pelaku usaha tetap berjalan,” ucap Ronny.