Ambon, Maluku (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan melalui pelatihan Kawasan Berdampak Konservasi (KBK) atau Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM).
"Hal ini guna mendukung pengelolaan laut berkelanjutan berbasis masyarakat dan kearifan lokal," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Erawan Asikin di Ambon, Maluku, Jumat.
Dirinya mengatakan pelatihan dasar OECM atau KBK 2026 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola sumber daya laut yang efektif dan berkelanjutan.
"Maluku memiliki kekayaan sumber daya laut yang besar serta sistem pengelolaan tradisional seperti sasi dan petuanan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Potensi ini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat diakui sebagai kawasan berdampak konservasi," katanya.
Ia menjelaskan KBK atau OECM merupakan pendekatan konservasi berbasis wilayah di luar kawasan konservasi formal yang dikelola secara efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi keanekaragaman hayati, ekosistem, serta kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, konsep tersebut berbeda dengan kawasan konservasi laut yang ditetapkan secara khusus untuk tujuan perlindungan.
Dalam KBK, kawasan yang dikelola masyarakat adat atau komunitas lokal tetap dapat diakui secara nasional maupun global sepanjang terbukti memberikan manfaat konservasi jangka panjang.
"Pendekatan ini sangat relevan diterapkan di Maluku karena masyarakat pesisir selama ini telah menjalankan praktik pengelolaan sumber daya laut berbasis adat yang terbukti menjaga keberlanjutan ekosistem," ujarnya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Beasiswa Penelitian Pew Charitable Trust Dr. Hesti Widodo bekerja sama dengan Coral Triangle Center dan DKP Maluku yang berfokus pada penguatan tata kelola kawasan berpotensi memenuhi kriteria OECM di Indonesia.
Pelatihan yang digelar di Kota Ambon itu diikuti unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas adat dan pesisir di Maluku sebagai ruang belajar bersama untuk memperkuat tata kelola laut berbasis masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi terkait pengelolaan berbasis wilayah dan konsep OECM, kerangka regulasi OECM di Indonesia, perbedaan OECM dan kawasan konservasi laut, hingga kriteria global dan nasional OECM.
Selain itu, peserta juga mempelajari tata kelola kawasan, hak masyarakat adat, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), serta langkah identifikasi, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan kawasan potensial OECM di Maluku.
Erawan mengatakan pelatihan itu diharapkan dapat mendorong lahirnya rencana aksi kawasan potensial KBK di Maluku yang mampu memperkuat perlindungan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Kami ingin pengelolaan laut di Maluku tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara berkelanjutan," katanya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.