Kemenkum Malut dan Ditjen AHU petakan kerja sama optimalkan layanan hukum

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memetakan kebutuhan kerja sama guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah tersebut.

"Melalui pemetaan kebutuhan kerja sama ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang mendukung optimalisasi pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum di Maluku Utara, baik melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah maupun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait," kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Malut Rian Arvin dalam keterangannya di Ternate, Selasa.

Menurut dia, koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kebutuhan kerja sama yang relevan dengan kondisi dan tantangan pelayanan hukum di Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan.

Kegiatan koordinasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Malut dan dihadiri Tim Direktorat Jenderal AHU yang terdiri atas Etra Efendi, Grace, Monalissa Anugerah, dan Enggy Vistia Effendi.

Rapat koordinasi dipimpin Rian Arvin didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai kebutuhan kerja sama strategis yang dapat mendukung penguatan layanan AHU di daerah, termasuk pengembangan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkum Malut dan Ditjen AHU dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan kerja sama dan sinergi lintas sektor guna mendukung optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah tersebut.

"Kanwil Kemenkum Malut terus mendorong penguatan kerja sama dan sinergi lintas sektor guna mendukung optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah. Pemetaan kebutuhan kerja sama ini menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi pelayanan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Argap.

Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Hasil koordinasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bahan laporan dan evaluasi guna mendukung peningkatan kinerja layanan Administrasi Hukum Umum di Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.