Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Malut menandatangani nota kesepakatan kerja sama digitalisasi sistem perbankan daerah guna memperkuat pengelolaan keuangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Penandatanganan kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar di ruang rapat Gubernur Maluku, Ambon, Selasa.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pendapatan agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif,” kata Hendrik.
Gubernur mengatakan digitalisasi sistem keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan daerah.
Menurut dia, penerapan sistem digital pada sektor perbankan dan pendapatan daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta meminimalisasi potensi kebocoran penerimaan daerah.
Sementara itu, Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas dukungan terhadap percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Dia mengatakan, penerapan sistem digital sebelumnya telah dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Maluku maupun Maluku Utara.
“Digitalisasi ini bertujuan memaksimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran. Bank Maluku Malut siap mendukung seluruh pemerintah daerah dalam meningkatkan digitalisasi transaksi,” katanya.
Ia menambahkan dalam waktu dekat pihaknya bersama pemerintah daerah juga akan menjalankan implementasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara digital.
Syahrisal optimistis di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, Provinsi Maluku dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi sistem keuangan daerah di tingkat nasional.
Pada kesempatan yang sama Bank Maluku-Malut juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku.
Kepala Bapenda Maluku Djalaludin Salampessy menambahkan kerja sama tersebut mencakup digitalisasi pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hingga sumber-sumber pendapatan lainnya.
“MoU ini berisi komitmen pemerintah daerah dalam digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya sektor pendapatan, serta pengembangan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan PAD,” ujarnya.
Ia mengatakan digitalisasi itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan terintegrasi.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
