Pemkab Maluku Tengah raih opini WTP LKPD tahun anggaran 2025 dari BPK RI

Ambon (ANTARA) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi capaian ke-11 kali secara berturut-turut.

“Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, melalui keterangan persnya yang diterima di Ambon, Jumat.

Ia mengatakan, opini WTP juga merupakan indikator penting yang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

“Opini WTP juga menjadi bukti kepada masyarakat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara jujur dan tepat sasaran,” ujarnya.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Hari Haryanto kepada Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dan Ketua DPRD Maluku Tengah Hery M.C. Haurissa di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ambon.

Menurut dia, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada kesempatan tersebut, Zulkarnain menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang telah bekerja keras dan disiplin dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah.

Ia menegaskan bahwa opini WTP tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Opini WTP adalah budaya kerja, bukan hanya kewajiban administrasi. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat agar dampak anggaran benar-benar dirasakan rakyat,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, lanjut dia, akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel guna mempertahankan kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.