Ambon (ANTARA) - BKKBN Maluku mengintensifkan dukungan terhadap program Gerakan Bersama Kurangi Stunting (Gebrak Stunting) guna mempercepat penurunan angka tengkes atau kekerdilan pada anak melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan berbagai intervensi kepada keluarga berisiko.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, di Ambon, Sabtu, mengatakan keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh komitmen yang dituangkan dalam dokumen kerja sama, tetapi juga oleh efektivitas program yang dijalankan di lapangan.
"Gebrak Stunting ini menjadi salah satu inisiasi yang harus sama-sama kita dukung komitmennya. Bukan hanya tentang ditandatanganinya komitmen, tapi bagaimana intervensi yang dilakukan, bagaimana kemudian jumlah anak stunting yang berkurang dari setiap gerakan-gerakan yang kita punya," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Edi usai menghadiri kegiatan Advokasi Gebrak Stunting Tahun 2026 yang diselenggarakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon.
Ia menjelaskan BKKBN Maluku bersama sejumlah pemangku kepentingan menandatangani Komitmen Kolaborasi Gebrak Stunting 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku.
Gebrak Stunting merupakan gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan hingga mitra pembangunan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu. Program tersebut berfokus pada edukasi, peningkatan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta intervensi kepada keluarga berisiko stunting.
Menurut dia, penanganan stunting membutuhkan pendekatan yang menyeluruh karena penyebabnya tidak hanya terkait kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi faktor kesehatan, sanitasi, pola asuh, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Saat ini upaya percepatan penurunan stunting di Maluku masih menjadi tantangan karena prevalensi stunting di daerah tersebut masih tergolong tinggi. Berdasarkan data resmi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Provinsi Maluku pada periode 2024 hingga 2025 tercatat sebesar 28,4 persen.
Angka tersebut menempatkan Maluku sebagai salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia dan masih jauh di atas target penurunan stunting nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen.
Oleh sebab itu sinergi lintas sektor menjadi kunci agar berbagai program yang dijalankan dapat saling mendukung dan menjangkau lebih banyak sasaran.
"Kami berharap melalui kolaborasi yang semakin kuat, semakin banyak keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan dan intervensi yang tepat sehingga angka stunting di Maluku dapat terus ditekan," ujarnya.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
