Ambon (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana di 11 kabupaten/kota guna memperkuat program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di daerah.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Edi Setiawan, di Ambon, Rabu, mengatakan sinergi antara BKKBN dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menyukseskan berbagai program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program-program pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," katanya saat Rapat Koordinasi bersama Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari 11 kabupaten/kota se-Maluku.
Edi yang baru bertugas sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Maluku mengaku semakin memahami tantangan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana di wilayah kepulauan setelah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah daerah.
Menurut dia, kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau masyarakat dengan berbagai layanan dan program pembangunan keluarga.
Meski demikian, ia menilai seluruh pemangku kepentingan di daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, saya memahami berbagai tantangan yang dihadapi. Namun saya juga melihat semangat dan komitmen yang besar dari pemerintah daerah serta para petugas untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan sejumlah program prioritas Kemendukbangga yang menjadi fokus pelaksanaan di Maluku antara lain penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK), program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran tertentu, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), serta program pemberdayaan lanjut usia melalui SIDAYA.
Menurut Edi, keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif pemerintah daerah agar pelaksanaannya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah terluar.
Karena itu, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan OPD terkait guna memastikan setiap program dapat diimplementasikan secara optimal sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan pemerintah kabupaten/kota sangat menentukan keberhasilan program, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga di seluruh wilayah Maluku," katanya.
Ia berharap, kerja sama yang semakin erat antara BKKBN dan pemerintah daerah dapat mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk terus bergerak bersama membangun keluarga Indonesia yang berkualitas melalui program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujar dia.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisEditor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
