Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unpatti) bersama Dirjen Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Gakkum ESDM) RI memperkuat sinergi tata kelola pertambangan yang lebih tertib, transparan dan berkelanjutan, termasuk penanganan berbagai persoalan di kawasan tambang Gunung Botak.
kelola pertambangan di Maluku
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM RI Dr Rilke Jeffri Huwae saat melakukan kunjungan ke Universitas Pattimura di Ambon, Kamis (25/6), mengatakan kolaborasi dengan kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
"Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk saling memberikan masukan dalam rangka perbaikan tata kelola sektor ESDM," kata Huwae dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Rektor Universitas Pattimura.
Ia menjelaskan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pada sektor energi dan sumber daya mineral, mulai dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, hingga energi baru terbarukan.
Menurut dia, strategi penegakan hukum yang saat ini dijalankan pemerintah menggunakan pendekatan berbasis wilayah dengan fokus awal di kawasan Indonesia Timur, termasuk Provinsi Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar.
Huwae menilai berbagai persoalan yang terjadi di sektor pertambangan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib serta berkeadilan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan dunia akademik dapat terus diperkuat untuk merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan strategis di sektor energi dan sumber daya mineral di Maluku.
Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura Prof Fredy Leiwakabessy mengatakan Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah maupun nasional apabila dikelola secara bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Potensi yang ada di Maluku sangat besar dan dapat menjadi kekuatan bagi kemajuan daerah maupun Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar dia.
Ia menyoroti kawasan tambang Gunung Botak yang selama ini menjadi perhatian publik dan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pertambangan tidak dapat dilakukan secara parsial.
Menurut dia, dibutuhkan langkah komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi hingga masyarakat.
Rektor menambahkan bahwa persoalan pertambangan tidak hanya menyangkut aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta masa depan generasi muda Maluku.
Karena itu, ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat melalui kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisUploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
