Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginginkan agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki kewenangan yang lebih imperatif untuk mengoordinasikan permasalahan perbatasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara tetangga.
Menurut dia, pengelolaan batas negara merupakan bagian dari sistem pertahanan negara. Jika wilayah-wilayah perbatasan kondisinya makmur, sejahtera, dan masyarakatnya memiliki nasionalisme tinggi, maka wilayah NKRI akan sulit diinfiltrasi.
"Negara kita kan negara yang perbatasannya saya sampaikan kompleks. Kenapa? Karena negara kepulauan terbesar," kata Tito usai rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Secara wilayah daratan, menurut dia, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan untuk perbatasan laut, dia mengatakan Indonesia berbatasan dengan tujuh negara lain.
Dengan kondisi tersebut, menurut dia, upaya pengawasan terhadap pulau-pulau di wilayah NKRI bukan perkara mudah. Indonesia, kata dia, berbeda dengan negara-negara daratan besar lain, seperti China, India, atau Amerika Serikat.
"Kita kan berbasis archipelago, kepulauan. Enggak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kompleksitas kita," kata dia.
Menurut dia, BNPP perlu diperkuat karena lembaga itu tidak mudah mengoordinasikan lembaga-lembaga lainnya yang setara, atau pemerintah daerah. Dengan memiliki wewenang lebih besar, BNPP bisa mengorkestrasikan program-program percepatan pembangunan daerah perbatasan.
"Ini salah satu apa, amanat perintah dari Bapak Presiden untuk membangun daerah perbatasan," kata dia.
Di samping itu, dia pun mendorong DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Daerah Perbatasan, setelah sebelumnya Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja). Menurut dia, Pansus Daerah Perbatasan itu akan melibatkan seluruh komisi-komisi di DPR RI, untuk membahas beragam persoalan daerah-daerah perbatasan.
"Otomatis penyelesaian masalah-masalah yang tadi, masalah jalan, masalah logistik, masalah perbatasan, sengketa misalnya, pembangunan pasar, pembangunan macam-macamlah, sekolah, pendidikan ya. Itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian/lembaga ketika Pansus yang mengumpulkan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri ingin BNPP punya wewenang imperatif koordinasikan perbatasan
Pewarta: Bagus Ahmad RizaldiUploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
