DJPb: Kinerja APBN Maluku melaju positif hingga Mei 2026

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku hingga Mei 2026 terus menunjukkan tren positif ditandai dengan pertumbuhan pendapatan negara dan belanja negara yang mampu menjaga layanan publik sekaligus menopang aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Selasa, mengatakan pendapatan negara hingga Mei 2026 mencapai Rp758,38 miliar atau setara 34,53 persen dari target pendapatan 2026, dengan pertumbuhan sebesar 14,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kinerja fiskal pemerintah di Maluku hingga Mei 2026 menunjukkan momentum kuat. Pendapatan negara capai Rp758,38 miliar dengan pertumbuhan 14,94 persen, sedang belanja negara terealisasi Rp7,23 triliun atau tumbuh 12,04 persen. Ini menunjukkan APBN bekerja menjaga layanan publik, menopang aktivitas ekonomi, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Maluku," katanya.

Ia menjelaskan, dari sisi penerimaan, realisasi perpajakan mencapai Rp463,40 miliar atau meningkat 13,95 persen secara tahunan. Sementara itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp294,98 miliar atau tumbuh 16,52 persen.

Menurut Anang, peningkatan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi di Maluku yang tetap terjaga serta semakin baiknya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban kepada negara.

Secara rinci, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp313,97 miliar atau tumbuh 27,57 persen, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terealisasi Rp138,34 miliar atau meningkat 14 persen.

Adapun pada sektor penerimaan PNBP lainnya telah mencapai Rp156,10 miliar atau melampaui target sebesar 102,42 persen. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga tercatat sebesar Rp138,88 miliar.

Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp7.232,04 miliar atau tumbuh 12,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.071,25 miliar atau meningkat 34,50 persen.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1.831,69 miliar, belanja barang Rp781,65 miliar, serta belanja modal Rp457,91 miliar yang melonjak hingga 151,01 persen seiring dimulainya berbagai pelaksanaan proyek melalui kontrak kerja.

"Pertumbuhan belanja modal yang tinggi diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi Rp4.160,79 miliar atau 43,67 persen dari pagu, meskipun secara tahunan mengalami penurunan tipis sebesar 0,25 persen.

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3.222,09 miliar. Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tumbuh signifikan sebesar 60,55 persen menjadi Rp851,97 miliar untuk mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp69,84 miliar. Anang berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pengajuan penyaluran agar manfaat dana tersebut segera diterima masyarakat desa.

Selain itu, Anang menyebut kondisi ekonomi Maluku masih menunjukkan ketahanan. Pada triwulan I 2026, ekonomi Maluku tumbuh 5,16 persen secara tahunan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp17,15 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp9,87 triliun.

"Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Meskipun secara triwulanan ekonomi terkontraksi 3,26 persen, secara tahunan kinerja ekonomi tetap positif," katanya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Maluku hingga Mei 2026 mencatat surplus sebesar Rp245,32 miliar, dengan pendapatan daerah mencapai Rp2.870,86 miliar dan belanja daerah sebesar Rp2.625,53 miliar.

Namun demikian, ia menilai realisasi belanja modal daerah masih perlu dipercepat karena baru mencapai Rp77,40 miliar atau sekitar 3,26 persen dari pagu anggaran.

"Kami berharap percepatan belanja produktif menjadi perhatian bersama agar dana yang telah tersedia dapat segera menghasilkan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.