Pengamat: Pemerintah perlu bangun dialog inklusif tanggapi demonstrasi

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Firman Tendry menyarankan pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang lebih inklusif dan responsif dalam menanggapi berbagai demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

Sebab, kata dia, ketiadaan respons yang cepat dan terukur berisiko mengubah aksi damai menjadi ketegangan sosial yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan.

"Dialog inklusif diperlukan, bukan hanya merespons secara reaktif setelah demonstrasi membesar," tutur Firman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan aksi demonstrasi yang digalang oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terus bergulir di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Surabaya.

Dikatakan bahwa berbagai aliansi kampus turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan publik yang mencakup isu ekonomi, kebijakan sosial, revisi undang-undang, hingga persoalan lingkungan dan penegakan hukum.

Menurutnya, transparansi dalam penganggaran program prioritas dan keterbukaan terhadap evaluasi publik merupakan langkah minimal yang diharapkan.

"Bagi pembuat kebijakan lokal maupun nasional, aksi ini merupakan sinyal kuat bahwa komunikasi kebijakan perlu diperbaiki secara mendasar," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah terbuka berdialog dengan pihak yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menampung berbagai masukan terkait pelaksanaannya.

Dudung, di Jakarta, Jumat (26/6), mengatakan Presiden Prabowo Subianto maupun pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap program tersebut.

"Pemerintah akan terbuka, bahkan Bapak Presiden pun akan membuka setiap ada saran dan masukan. Kapan waktunya, setiap saat saya bisa," katanya.

Ia menambahkan layanan pengaduan dan aspirasi yang dikelola KSP juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan masukan mengenai program MBG.

Menurut dia, KSP siap berdialog dengan kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap program tersebut.

Dudung juga mengajak seluruh pihak membangun bangsa dengan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya berfokus pada pandangan negatif terhadap program pemerintah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat: Pemerintah perlu bangun dialog inklusif tanggapi demonstrasi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.