Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Rabu mengatakan sektor pertanian dan pangan merupakan tulang punggung perekonomian Maluku sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Pemerintah pusat terus memperkuat perekonomian regional melalui sinergi kebijakan fiskal, khususnya pada sektor pertanian dan pangan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan APBN, penguatan koordinasi pembangunan, serta pemantauan indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi Astacita Presiden dan Sapta Cita Lawamena Pemerintah Provinsi Maluku," kata dia.
Hal itu dikatakan dalam Forum Koordinasi Strategis Pusat-Daerah bertajuk "Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Akselerasi Pembangunan Pertanian dan Hilirisasi Komoditas Unggulan Provinsi Maluku" di Ambon.
Ia menjelaskan, forum tersebut merupakan bagian dari peran Kanwil DJPb sebagai Regional Economist dan Financial Advisor pemerintah daerah dengan menghadirkan ruang dialog berbasis data dan bukti untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah.
Menurut Anang, Maluku memiliki potensi besar pada komoditas unggulan seperti pala, kelapa, cengkeh, kakao, dan sagu yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam apabila didukung investasi, infrastruktur, modernisasi pertanian, dan pengembangan industri hilir.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengakselerasi pembangunan pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan.
"Sinergi antarlembaga harus terus diperkuat dengan menghilangkan sekat-sekat antarinstansi agar pembangunan pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan berjalan terpadu, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus mendorong kesejahteraan petani," ujar Sadali.
Forum tersebut dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan guna membahas kondisi ekonomi regional, dukungan APBN terhadap pembangunan pertanian, implementasi program prioritas nasional, hingga peluang investasi dan hilirisasi komoditas unggulan.
Dalam diskusi itu, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Maluku menyampaikan pemerintah tengah melaksanakan program rehabilitasi lahan dan pembenihan serta menargetkan penyaluran benih unggul kelapa, kakao, dan pala pada September 2026 untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.
Di sisi lain, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyebut pembangunan pertanian daerah difokuskan pada pengembangan komoditas unggulan lokal, terutama kelapa dan pala, sebelum diperluas ke subsektor lainnya, termasuk peternakan ayam petelur. Peningkatan produksi dinilai harus diikuti pengembangan hilirisasi agar mampu menciptakan nilai tambah bagi petani.
Pada kesempatan yang sama, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV memaparkan perkembangan investasi hilirisasi kelapa dan pala di Kabupaten Maluku Tengah yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Investasi yang merupakan bagian dari Proyek Hilirisasi Nasional tersebut bernilai sekitar Rp640 miliar, meliputi pembangunan pabrik pengolahan kelapa terintegrasi berkapasitas 300.000 butir per hari serta pabrik pengolahan pala yang mampu menyerap sekitar 2.568 ton pala per tahun atau sekitar 50 persen dari total produksi pala Maluku. Proyek itu diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di daerah.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul AzisUploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
