DPR dorong penetapan istitha'ah kesehatan jamaah dilakukan sejak awal

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong penetapan istitha'ah kesehatan bagi calon jamaah haji dilakukan sejak awal, disertai pembinaan kesehatan selama satu tahun sebelum keberangkatan agar jamaah memiliki kesempatan memenuhi persyaratan kesehatan.

“Kami ingin menitipkan beberapa hal di dalam negeri. Penetapan istitha'ah kesehatan. Begitu dalam waktu dekat kita tetapkan siapa yang akan berangkat. Satu tahun menjelang keberangkatan kesehatannya, mari kita urus dan jaga seluruh jamaah,” ujar Marwan Dasopang membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu.

Marwan mengusulkan setelah calon jamaah ditetapkan sebagai peserta yang akan berangkat, pemerintah segera menetapkan status istitha'ah kesehatan dan melakukan pendampingan kesehatan secara berkelanjutan hingga masa keberangkatan.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak ada calon jamaah yang merasa diabaikan karena baru mengetahui tidak memenuhi syarat kesehatan menjelang keberangkatan.

“Supaya tidak ada yang merasa diabaikan dan bahkan dizalimi. Ketika mau berangkat periksa kesehatan, dia gagal,” katanya.

Ia menambahkan apabila calon jamaah telah mendapatkan pembinaan dan perawatan kesehatan secara optimal selama satu tahun, namun tetap tidak memenuhi syarat kesehatan, kondisi tersebut dapat diterima sebagai ketentuan yang tidak dapat dihindari.

“Tapi kalau kita sudah rawat, urus satu tahun, dia gagal, berarti itulah takdirnya,” kata Marwan.

Sementara itu Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bakal menerapkan program manasik kesehatan bagi jamaah calon haji mulai penyelenggaraan ibadah haji 2027 sebagai langkah meningkatkan kesiapan jamaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Mulai tahun depan, tahun 2027, kami memperkenalkan istilah manasik kesehatan. Jamaah yang akan berangkat pada 2027 akan kami dampingi dan kami asistensi proses manasik kesehatannya supaya dipastikan mereka sehat,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak.

Wamenhaj mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi awal penyelenggaraan ibadah haji 2026. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh mulai akhir pekan ini sebelum dibahas bersama Komisi VIII DPR RI.

Ia menjelaskan salah satu fokus evaluasi adalah aspek istitha’ah kesehatan atau kemampuan fisik calon jamaah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR dorong penetapan istitha'ah kesehatan jamaah dilakukan lebih awal

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.